Beranda Bandar Lampung

KY Temui Bawaslu Bandar Lampung

30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Candrawansah. Foto : Sule/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi Yudisial (KY) menurunkan tim ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandar Lampung, untuk mempertanyakan terkait penanganan kasus pidana pemilu yang seluruhnya dihentikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Candrawansah, saat diwawancarai awak media usai menerima kunjungan KY di Kantor Bawaslu Bandar Lampung, Selasa (28/5/2019).

“Ya benar, ada kunjungan dari KY. Kedatangan mereka (KY) berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang di Bandar Lampung. Mereka mempertanyakan apakah ada (kasus pidana pemilu) yang masuk ke tahap Pengadilan. Kan fungsi mereka pengawasan di Pengadilan,” ujar Candra.

Candra mengatakan, ada dua anggota KY yang hadir di Kantor Bawaslu Bandar Lampung. Namun, Ia enggan menyebutkan kedua nama tersebut.

Ia kembali menegaskan, bahwa kedatangan KY ke Bawaslu hanya ingin mengetahui soal proses penanganan pidana pemilu di Bandar Lampung. Sebab, dari total 11 perkara pidana pemilu di Bandar Lampung, baik laporan maupun temuan tidak ada satupun yang berlanjut.

“Dalam perbincangan kami tadi (kemarin) dengan anggota KY, mereka (KY) mau menyaksikan langsung proses sidang, kalau seandainya ada kasus pidana pemilu yang sampai ke persidangan,” ungkapnya.

“Kita sudah jelaskan dan sudah dibahas di tingkat Gakkumdu. Tapi memang ada beberapa kasus baru pembahasan pertama, mentah. Ada yang sampai masuk pembahasan kedua, ya menurut kami Bawaslu memenuhi unsur,” sambungnya.

Seperti kasus laporan dari caleg PKB, kemudian pemungutan suara yang menggunakan formulir A5 milik orang lain, dan yang terakhir adalah laporan caleg dari partai Golkar yakni Darmawita yang menurut Bawaslu Bandar Lampung memenuni unsur.

“Kalau dari Bawaslu memenuni unsur, tapi kan Sentra Gakkumdu ada tiga lembaga, yakni kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Jadi karena tidak klop, terpaksa kasus ini dihentikan, karena memang ada perbedaan pendapat. Jadi kalau satu instansi saja tidak setuju, maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan alias digugurkan,” pungkasnya. (Sule)

Facebook Comments