Dirut Pertamina Kembali Dipanngil KPK dalam Kasus Sofyan Basir
Kupastuntas.co, Jakarta - KPK memanggil ulang Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam kasus suap dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Nicke dipanggil kembali sebagai saksi untuk mantan Dirut PLN Sofyan Basir.
"Hari ini dijadwal ulang pemeriksaan Nicke Widyawati sebagai saksi untuk tersangka SB (Sofyan Basir)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah yang dikutip dari detikcom, Senin (10/6/2019).
Nicke sebelumnya juga pernah dipanggil KPK untuk bersaksi kedua kalinya pada 27 Mei 2019. Namun, saat itu, Nicke bersurat kepada KPK untuk menunda pemeriksaannya karena sedang berada di luar negeri.
Pada 17 September lalu, Nicke juga sudah pernah diperiksa oleh KPK terkait PLTU Riau-1. Saat itu, KPK mencecar Nicke soal pertemuannya dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Kala itu Eni masih berstatus tersangka dalam kasus ini. Nicke dipanggil dalam kapasitas sebagai eks Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN. Selain Nicke, KPK memanggil Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman, Senior Vice President Legal Corporate PLN Dedeng Hidayat, dan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN Ahmad Rofik.
Sofyan Basir ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga membantu Eni mendapatkan suap dari Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan Idrus Marham, yang lebih dulu diproses.
KPK juga menduga Sofyan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera direalisasi. Sofyan pun disebut ada di berbagai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan terkait pembahasan proyek ini. (dtk/red)
Berita Lainnya
-
MK Tolak Gugatan AMIN dan Ganjar-Mahfud, KPU Gelar Penetapan Presiden Terpilih Lusa
Senin, 22 April 2024 -
Daftar Formasi CPNS dan PPPK di Kementerian, Kemenag Paling Banyak!
Minggu, 21 April 2024 -
Menteri Pertanian Andi Amran Cek Pompanisasi di Merauke, Targetkan Pertanian Modern
Rabu, 17 April 2024 -
Truk ODOL Rugikan Negara 43 Triliun, DPR Singgung Jalan di Lampung ‘Keriting’
Selasa, 02 April 2024