Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sektor infrastruktur khususnya jalan, masih akan menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan oleh Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung baru. Saat ini, jalan provinsi yang rusak hampir terjadi merata di kabupaten/kota di Lampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melantik Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024 hari ini Rabu (12/06/2019) yang berlangsung di Istana Negara Jakarta. Sesuai rundown yang diterima Pemprov Lampung, pelantikan akan dilakukan tepat pukul 10.00 WIB.

Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik) diharapkan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan di Provinsi Sang Bumi Rua Jurai. Berbagai harapan baru pun dititipkan kepada Arinal dan Nunik selama lima tahun ke depan.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila) Dedi Hermawan, baik Arinal dan Nunik harus bisa segera menuntaskan segala persoalan yang masih terjadi di Lampung. Ia yakin, dengan dukungan seluruh masyarakat, keduanya bisa membawa Lampung lebih maju dan sejahtera.

Dedi pun mengingatkan, gubernur dan wagub baru harus fokus pada janji kerjanya. Sebab, janji kerja merupakan kesepakatan antara keduanya dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan dasar seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, kemiskinan, infrastruktur sampai dengan penciptaan good governance.

Ia membeberkan, problem yang masih dialami oleh Provinsi Lampung saat ini terkait kesejahteraan masyarakat. Di mana Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Lampung masih terendah di Sumatera, dan status provinsi miskin juga masih disandang oleh Lampung.

“Infrastruktur juga masih jadi sorotan oleh masyarakat dan pihak swasta. Dari itu, jangan sampai infrastruktur jalan menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Harapannya untuk infrastruktur ada terobosan sehingga Provinsi Lampung bisa terbebas dari jalan rusak. Itu prioritas mendasar yang harus segera diselesaikan, dan pembangunan infrastruktur adalah hasil yang nyata," jelasnya, Selasa (11/06/2019).

Dedi juga menyoroti pelayanan publik, dimana amanant UU Pelayanan Publik belum terimplementasi secara maksimal, serta reformasi birokrasi di Provinsi Lampung masih tergolong lambat.

"Ini akan menjadi kondisi kualitas suatu pembangunan, kalau pelayanan buruk dan reformasi birokrasinya tidak berjalan, nanti implikasinya kepada kinerja anggaran dan pembangunan yang diprediksi tidak bisa maksimal. Kita berharap ini duet yang berbasis pembagian kerja," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Unila Asrian Hendicahya mengungkapkan, peningkatan komoditas pertanian masih harus menjadi prioritas guna meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung.

Sebab kata dia, meski kondisi perekonomian Lampung sudah tumbuh baik, namun sektor pertanian justru tumbuh rendah. Di mana akhir tahun 2018, pertanian Lampung hanya tumbuh sebesar 1,01 persen. Padahal sektor pertanian merupakan kontribusi terbesar untuk nasional sebanyak 30 persen.

"Kalau sektor pertanian ini bisa tumbuh tinggi maka dampaknya pada perekonomian Lampung juga akan lebih besar. Selain mendinamisir ekonomi Lampung, sektor pertanian juga akan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat. Karena 43 persen rakyat Lampung bekerja di sektor pertanian," ungkap Asrian.

Sejalan dengan visi Arinal-Nunik yaitu "Rakyat Lampung Berjaya", Asrian berharap pemimpin baru di Lampung mampu memanfaatkan perekonomian khususnya pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Tantangan kedepan bagaimana kita mentransformasi ekonomi Lampung terutama melalui pertanian. Komoditas pertanian akan mewarnai tiga aktifitas utama seperti sektor pertanian, industri, dan sektor perdagangan. Ketiga sektor ini penyumbang terbesar perekonomian Lampung. Kalau ketiga sektor ini tumbuh pasti punya dampak yang luas bagi perekonomian Lampung," paparnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung  M Yusuf Kohar berharap di bawah kepemimpinan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim. iklim usaha di Lampung lebih kondusif. Yakni stabilitas keamanan makin terjamin dan perizinan makin dipermudah.

"Kami minta keamanan lebih ditingkatkan, sehingga tidak ada lagi atau minimal berkurangnya konflik kerusuhan di Provinsi Lampung. Sehingga pengusaha atau investor lebih aman berinvestasi di Lampung," saran Kohar, kemarin.

Pernyataan sama disampaikan Pengusaha  pariwisata di Lampung Thomas Riska bahwa selain faktor keamananan, pengusaha juga meminta perizinan usaha di Lampung dipermudah.

"Kami minta perizinan untuk skala besar jangan dipersulit diberbagai kabupaten dan kota, sehingga mempermudah investor masuk," kata Owner Puncak Mas dan Tegal Mas ini.

Terlebih untuk sektor pariwisata lanjut dia, sebab saat ini tempat pariwisata menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD) untuk wilayah Lampung.

"Dengan dibukanya banyak tempat usaha, bisa mendatangkan turis dari luar maupun dalam negeri. Saya lihat sumber daya alam di Lampung sangat lengkap, ada pantai, gunung dan bukit. Hal ini harus menjadi potensi baru untuk tempat wisata," tandasnya.

Di bagian lain, tokoh adat meminta Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim agar bisa mendukung pelestarian dan memajukan adat dan budaya Lampung.

Ketua Perwatin MPAL Lampung M.Yusuf Erdiansyah Putra gelar Gusti Pangeran Igama Khatu berharap, gubernur dan wagub Lampung baru lebih peduli dengan kelestarian adat dan mengaktifkan kembali MPAL Lampung.

“Kami berharap Pak Arinal lebih mementingkan kelestarian adat budaya Lampung, dengan melibatkaan kesenian dan budaya dalam setiap pertunjukan dan acara yang digelar oleh pemerintahan,” ungkapnya.

Ia juga mengusulkan, keberadaan kuliner dan rumah adat khas Lampung lebih dipedulikan sehingga bisa tetap ada sampai kapan pun.

“Saat ini, banyak rumah adat Lampung diberbagai daerah yang kondisinya tak terawat. Kami berharap ada program untuk merenovasi dan menjadikan rumah adat sebagai kawasan cagar budaya. Sehingga rumah adat tak hancur dimakan zaman,” imbuhnya. (Erik/Wanda)