Beranda Nasional

Kemenhub Batal Larang Diskon Tarif Ojol

36
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) batal melarang diskon atau promo ojek online (ojol). Sebelumnya, Kemenhub sempat mengumumkan rencana larangan diskon ojol untuk menghindari ‘predatory pricing‘ atau pemasangan tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing dalam bisnis tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan terkait diskon tarif hendaknya melalui usulan dari pemangku kepentingan (stakeholder) ojol.

“Promo kalau memang nanti ada usulan baru kami bahas, baru kami bahas. Itu adalah usulan dari stakeholder bukan kami yang mau atur-atur,” katanya di Kompleks DPR, Rabu (12/06/2019).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menjelaskan pembatalan larangan tersebut dilakukan karena Kementerian Perhubungan tidak memiliki wewenang dalam mengatur diskon tarif ojol. Kewenangan mengatur berada di tangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Kalau tadinya begini, aturan itu rencana di regulasi kami. Tetapi setelah diskusi dengan KPPU bahwa kami sudah tentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah sudah benar demikian, tapi kalau diskon bukan diatur di ranah kami. Sementara demikian, tidak akan mengatur (diskon ojol) karena ternyata itu bukan ranah kami,” jelasnya dilansir dari CNN Indonesia. 

Ia menjelaskan pihaknya telah berdiskusi dengan KPPU, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait diskon tarif ojol sebelum Lebaran 2019 lalu. Hasilnya, KPPU menyatakan bahwa rezim angkutan umum tidak mengenal diskon, namun hanya sebatas tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana diatur oleh Kemenhub.

Bahkan, lanjutnya, KPPU menyampaikan kalau ada potensi persaingan tidak sehat akibat diskon tidak boleh dibiarkan. Namun, ia menyatakan pengaturan diskon itu merupakan wewenang KPPU.

“Kalau bicara diskon kami terlampau jauh dari kewenangan KPPU. Kalau dari keduanya ada yang tidak fair dari persaingan usaha, nanti KPPU yang akan menyemprit,” jelasnya. Ia menegaskan wewenang dari Kementerian Perhubungan hanya sebatas pengaturan tarif. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis ojol.

“Tarif saja yang kami atur,” tegasnya. (Red)

Facebook Comments