Beranda Daerah Lampung Tulang Bawang Barat

Ombudsman Lampung Angkat Bicara Soal Kebijakan Inspektur Kabupaten Tubaba

326
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
http://www.kupastuntas.co/files/WhatsApp-Image-2018-09-20-at-14.43.52.jpeg
Nur Rakhman Yusuf, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Foto: Sarnubi/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat –¬†Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung angkat bicara soal kebijakan Inspektur Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang terkesan bungkam terhadap publik baik bagi wartawan maupun terhadap pelapor atau masyarakat pada umumnya.

Hal ini disampaikan oleh Nur Rakhman Yusuf, Kepala Ombudsman Provinsi Lampung kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Minggu (16/6/2019). Menurut dia, masing-masing Kepala satuan kerja (satker) memiliki kewenangan terkait keterbukaan informasi publik, bukan berarti menutupi informasi terhadap publik.

“Sebenarnya setiap daerah ataupun kepala dinas punya kewenangan sendiri sendiri terkait bagaimana menyampaikan informasi, masalahnya kalau itu menutup akses informasi itu yang perlu dikaji,” kata Nur Rakhman Yusuf.

Dijelaskannya, satker juga perlu menerapkan ruang informasi publik yang mudah diakses. Ia juga mencontohkan lembaga negara yang besar seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ada juru bicaranya agar informasi yang diberikan balance.

“Kalau sekedar agar informasi tidak simpang siur juga dilakukan sebagaimana KPK misalnya, yang berhubungan dengan media hanya juru bicara, untuk menghindari salah informasi,” jelas dia.

Ia juga mengingatkan agar satker termasuk Inspektorat Kabupaten Tulangbawang Barat agar transparan terhadap publik. “Tapi informasi itu tetap harus disampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi,” cetusnya.

Sebelumnya, ada 4 Inspektur Pembantu (Irban) dan seorang Sekretaris di Inspektorat Kabupaten Tubaba yang enggan memberikan keterangan kepada wartawan maupun kepada pelapor atau masyarakat dengan alasan atas kebijakan Inspektur Kabupaten Tubaba Bustam Effendi yang melarang mereka agar informasi yang keluar dari Inspektorat satu pintu.

Sementara, Bustam Effendi sendiri sulit ditemui bahkan dikonfirmasi melalui ponselnya pun enggan dijawab. Hal ini muncul atas laporan Penggiat Sosial Kontrol yang melaporkan dugaan korupsi Dana Desa di Tiyuh Tirta Kencana Kecamatan Tulangbawang Tengah yang laporannya disampaikan ke Kejaksaan Negeri Tulangbawang.

Saat ini, Kejaksaan Negeri Tulangbawang telah menyurati Inspektorat Kabupaten Tubaba setelah melakukan proses pengusutan di Kejaksaan. Namun, hingga berita ini dilansir, Inspektorat Kabupaten Tubaba belum memberikan keterangan baik kepada wartawan maupun kepada pelapor atau Penggiat Sosial Kontrol tersebut. (Irawan/Lucky)

Facebook Comments