Kupastuntas.co, Lampung Utara - Forkopimda bersama masyarakat Kabupaten Lampung Utara di momen HUT Bhyangkara ke 73 tahun 2019 mendeklarasikan diri secara bersama-sama menolak kerusuhan pasca Pemilu lalu.

Deklarasi tolak kerusuhan itu dipimpin oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo dengan dibacakannya naskah secara bersama-sama dengan forkopimda dan masyarakat yang ikut hadir dalam kegiatan jalan santai dan senam bersama di Mapolres Lampung Utara, Minggu (23/06/2019).

"Deklarasi ini merupakan wujud dari sinergitas baik dari seluruh jajaran Polres, Kodim 0412/LU, Kimal, Brimob dan pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Lampung Utara," kata Wabup Budi Utomo.

Menurutnya, pernyataan bersama untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Menolak Kerusuhan bahwa NKRI Harga Mati tersebut sebagai bentuk penolakan masyarakat Lampung Utara terhadap segala bentuk tindakan kekerasan dan kerusuhan yang bisa memecah belah  bangsa Indonesia.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Budiman Sulaksono dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk penolakan bahwa masyarakat Lampung Utara terhadap segala bentuk kerusuhan yang bisa memecah belah  bangsa serta untuk mempererat, memperkuat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia.

"Kegiatan ini merupakan wujud harapan bersama dari masyarakat Lampung Utara, bahkan Indonesia, untuk Negeri Indonesia tercinta agar selalu damai," ujar Kapolres.

Terkait perselisihan atau sengketa pemilu, lanjutnya, dia mengajak masyarakat untuk menyerahkan pada hasil kepitusan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu mari kita bersabar dengan mengedepankan perdamaian menyikapi proses pemilu lalu. Dalam kesmepatan itu pula Kapolres mengajak masyarkat jangan sampai, hanya karena ketidakpuasan hasil Pemilu 2019, menjadi mudah terpecah belah, mudah terprovokasi untuk melakukan kerusuhan.

"Berbuat rusuh malah tidak menyelesaikan masalah, Mari kita terus jaga perdamaian di Kabupaten Lampung Utara bersatu untuk Indonesia damai," ujar Kapolres. (Sarnubi)