Beranda Daerah Lampung Pesawaran

Dinsos Pesawaran : Pemerintah Desa Harus Lebih Jeli Input Data Calon Penerima PKH

202
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jumri (51) warga RT 8, RW 2 Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, saat ditemui di rumahnya, Kamis (27/6). Foto: Reza/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Pesawaran – Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, minta Pemerintahan Desa lebih aktif untuk mendata dan memasukkan nama warganya yang kurang mampu ke dalam Basis Data Terpadu (BDT). Hal ini diungkapkan kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Yulizar yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Sosial Hendro melalui sambungan telepon selulernya. Minggu (30/6).

“Sekarang ini siapa saja warga yang kurang mampu, ingin menerima bantuan dari pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), namanya harus terdaftar dalam BDT,” jelasnya.

“Nah petugas yang memasukkan itu, berawal dari pemerintah desa terlebih dahulu yang bertugas untuk mendata, setelah itu data baru dikirim ke Dinsos, dari Dinsos baru di kirim ke Kemensos,” timpalnya.

Dirinya juga menanggapi, terkait Jumri (51), warga RT 8, RW 2 Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pusat, dirinya menganjurkan untuk melihat data Jumri, ke operator desa apakah sudah dimasukkan atau belum.

Berita Terkait : Tak Dapat Bantuan Pusat, Jumri Berniat Temui Jokowi

“Untuk saat ini mudah untuk mengeceknya, tinggal datangi kantor desa temui operator desanya, lihat apakah namanya sudah masuk atau belum di BDT itu, karena bantuan dari pusat saat ini, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah untuk jumlah penerimanya, tetapi penerima bisa masuk daftar tunggu penerima,” pungkasnya.

“Kalau nama dia belum masuk dalam BDT, berarti desa belum memasukkan nama Jumri,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Lelah menunggu selama tiga tahun, Jumri (51) warga RT 8, RW 2 Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, berniat akan berangkat menuju istana negara untuk bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo.

Menurutnya, sejauh ini dirinya hanya menerima bantuan dari Pemkab Pesawaran. “Kalau dari Pemerintah Daerah Pesawaran saya sudah dikasih bantuan bedah rumah dan BPJS Kesehatan tapi kalau yang dari pusat seperti PKH saya belum pernah dapat,” ujarnya.

Ia pun mengatakan bahwa, dirinya sudah sering kali menanyakan kepada pihak Desa maupun Dinas Terkait. “Kalau tanya sudah sering saya, katanya suruh nunggu 6 bulan terus, tapi ini sudah 3 tahun belum ada realisasi sama sekali,” katanya.

“Kalau dari desa katanya sudah sering diusulkan, tapi ketika saya tanya mana buktinya, mereka (Pihak Desa) tidak bisa menunjukkannya,” timpalnya. (Reza)

Facebook Comments