• Senin, 09 Desember 2019

KPK : Pengadaan Barang dan Jasa di Lampung Masuk Zona Merah

Senin, 01 Juli 2019 - 15.08 WIB - 0

Penulis

Kupastuntas

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemprov Lampung terus membangun sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan bimbingan dalam rangka pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah se-Provinsi Lampung.

Salah satunya dengan menggelar Audiensi KPK dengan seluruh Pimpinan OPD Pemerintah se- Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (1/7/19). Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim Hal yang hadir dalam acara itu mengatakan, apa yang dilakukan tersebut untuk mewujudkan clean government dan good governance di Provinsi Lampung.

“Kehadiran KPK RI beserta Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) pada hari ini diharapkan mampu menyatukan langkah dalam upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan clean government dan good governance," ujar Wagub Chusnunia.

Sementara, Koordinator Korsupgah KPK, Dian Patria menuturkan kehadirannya untuk memberikan pengarahan serta edukasi kepada seluruh pejabat terkait dalam hal menghindari tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah se-Provinsi Lampung. “Kami di sini siap membantu dan mengarahkan, asalkan semua dapat saling terbuka," tuturnya.

Khusunya terkait permasalahan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), lanjut Dian, dalam tiga tahun terakhir Provinsi Lampung termasuk ke dalam zona merah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dibenahi di setiap daerah.

“Meski sudah menggunakan sistem layanan online dalam pengadaan barang dan jasa, Lampung masih banyak intervensi. Artinya, bisa saja institusinya baik tetapi praktik di lapangan belum banyak perubahan," jelas Dian.

Hal senada disampaikan Kepala Lembaga Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Roni Dwi Susanto. Ia menuturkan pihaknya kerap mendapatkan banyak laporan dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung terkait peretasan dalam proses tender proyek melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

“Itulah sebabnya saya minta tim berkolaborasi dengan KPK untuk mengantisipasinya. Karena kami banyak menerima laporan terkait keamanan yang mudah ditembus hacker," sebutnya.

Dia berharap Lampung bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lain dalam memperbaiki sistem. "Kami ingin membuat Lampung ini menjadi contoh. Ada bahaya tapi bisa ditanggulangi bersama pemerintah daerah," harapnya. (Rls)

  • Editor :