• Sabtu, 27 April 2024

Pemprov Sulawesi Tenggara Belajar E-Planning dan E-Budgeting ke Lampung

Selasa, 09 Juli 2019 - 15.40 WIB
181

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sulteng) lakukan studi banding ke Lampung untuk belajar penerapan sistem aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi.

Kunjungan rombongan Pemprov Sulteng tersebut diterima oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Minhairin bersama jajarannya, di ruang rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Selasa (09/07/2019).

Minhairin menjelaskan, Lampung telah sejak lama membangun aplikasi yang terintegritas tersebut dengan belajar ke Pemprov Sumatera Utara, hingga akhirnya dapat digunakan pada tahun 2019.

Dikatakan Minhairin, upaya mewujudkan e-planning dan e-budgeting juga merupakan saran rencana aksi dari Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK RI yang mana agar terciptanya tertib perencanaan dan penganggaran.

"Sebelumnya kami mengunakan aplikasi yang berbeda yakni Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan), tapi perlu terintegrasi seusai dengan keinginan KPK. Karena sering muncul perubahan kegiatan yang tidak terakomodasi dan tidak terarsipkan siapa yang melakukan perubahan itu," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menceritakan proses pembuatan aplikasi dimana memang banyak yang harus dipersiapkan seperti perangkat infrastrukturnya hingga SDM yang merancang programnya.

"Kita menyiapkan perangkat infrastrukturnya. Dan tidak murah harganya. Tahap pertama Rp6 miliar, kedua Rp7 miliar. Semua yang kita beli itu atas rekomendasi programer dari Sumut karena kita belajar di sana. Kita bentuk tim yang harus bekerja siang dan malam. Bappeda, Biro Perlengkapan, bagaimana supaya aplikasi yang ada ini berjalan," jelasnya.

Dia berharap, tim dari Pemprov Sulteng bisa komitmen untuk membangun aplikasi yang sama seperti di Pemprov Lampung. Karena menurutnya dibutuhkan kerja keras untuk bisa menciptakan aplikasi yang terintegrasi tersebut.

"Apapun aplikasinya, kalau Sekda dan OPD lainnya tidak ada komitmen, itu percumah saja, itu yang pokok. Tanpa komitmen akan sulit karena ini butuh dana besar, tenaga dan pikiran," tuturnya. (Erik)

Editor :