Beranda Bandar Lampung

Pertamina Akui Kewalahan Awasi SPBU, Pengamat: Ini Menyangkut Moralitas Bisnis

146
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi. Foto: Gusti/Kupastuntas.co
PT Pertamina Lampung mengaku tidak bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh SPBU. Bentuk pengawasan hanya dilakukan sesekali. Program digitalisasi Nozzle untuk memantau pemakaian BBM subsidi oleh masyarakat dan siapa saja pemakainya, juga belum bisa dijalankan.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Penyebab maraknya pengecoran BBM bersubsidi di sejumlah daerah di Provinsi Lampung mulai terkuak. Salah satunya, karena PT Pertamina Lampung tidak bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh SPBU di Lampung.

Junior Sales Executive Retail Pemasaran PT Pertamina Lampung, Ferry Fernando mengatakan, pihaknya tidak akan bisa mengawasi seluruh SPBU di Provinsi Lampung secara terus menerus setiap saat. Karena, jumlah petugas pengawasan yang dimiliki PT Pertamina sangat terbatas.

“Kami menyadari tak akan bisa mengawasi seluruh SPBU di Provinsi Lampung secara terus menerus setiap saat, karena mengingat petugas pengawasan yang ada sangat terbatas,” kata Ferry, Kamis (11/07/2019).

Meskipun demikian, lanjut dia, pihaknya tetap melakukan kunjungan ke SPBU setiap hari sebagai bagian kontrol.  Namun, karena jumlah SPBU terlalu banyak sehingga kurang terawasi. “Kita tidak bisa pantengin (pantau) satu-satu, butuh berapa orang coba,” ujarnya.

Ferry Fernando mengungkapkan, sudah mengingatkan kepada setiap SPBU bahwa penyaluran BBM bersubsidi menggunakan jeriken harus memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait.

“Jadi sebenarnya tidak dilarang pembelian melalu jeriken. Tapi perlu diingat, pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken itu harus ada surat rekomendasinya dari Dinas Pertanian atau Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Selama syarat itu dilaksanakan, berarti lembaga kami telah memenuhi peraturan yang berlaku. Itu kita cek setiap kunjungan ke SPBU,” ujar Ferry.

Ferry memastikan jika ada laporan yang didapat dari masyarakat terkait terjadinya kecurangan di SPBU, akan segera ditindaklanjuti dengan menginvestigasi secara langsung ke lokasi SPBU yang bersangkutan. Pihaknya tak segan-segan untuk bertindak tegas, jika memang benar didapat adanya kecurangan dalam pelayanan SPBU.

“Ketika kita kunjungan ternyata ada pembeli BBM subsidi menggunakan jeriken dengan skala besar, kita lihat rekomendasinya tidak sesuai, berarti lembaga penyalurnya salah. Kalau terjadi itu kita kumpilkan bukti-bukti, kita buat berita acara, kita tindak,”  terangnya.

Saat ditanya kuota BBM bersubsidi baik premium maupun solar untuk Provinsi Lampung, dia menerangkan hal itu merupakan kewenangan dari BPH Migas. Sebab, Pertamina hanya bertugas sebagai penyalur saja. Menurutnya, sampai saat ini penyaluran BBM bersubsidi ditaksir sudah mencapai sekitar 50 persen dari kuota yang disediakan.

“Penyaluran kurang lebih sudah mencapai 50 persen. Kalau digitalisasi nozzle itu memang program nasional. Sekarang itu masih proses ke situ,” ungkapnya.

YLKI: Ini Menyangkut Moralitas Bisnis

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Lampung, Subadra Yani meminta PT Pertamina meningkatkan intensitas pengawasan.

“Intensitas pengawasan itu jangan hanya sekali-sekali. Kalau dibilang ketat buktinya masih jebol. Ini kan menunjukkan kelonggaran pengawasan. Kalau sudah ketat tidak bisa lagi kecolongan dong,” ungkapnya.

Guna memperkuat pengawasan di tingkat SPBU, ia menyarankan Pertamina untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan aparat keamanan seperti TNI dan Polri serta unsur masyarakat.

Sebab menurut dia, Pertamina terkesan tak pernah bertindak tegas kepada pengusaha atau petugas SPBU lantaran tak mendapat dukungan dari aparat penegak hukum.

“Pertamina harus tegas. Ketegasan Pertamina ini harus didukung oleh aparat terkait. Mestinya dia diback up oleh penegak hukum. Ini kan kadang-kadang nggak ada yang memback up. Itu yang paling penting,” imbuhnya.

Ia menambahkan, jika sudah ada satgas nanti, bisa ditelusuri siapa saja yang bermain untuk membuktikan apakah unsur-unsur untuk dilakukan penindakan hukum atau tidak. “Ini bahaya kalau di Lampung terus terjadi kebocoran BBM Bersubsidi,” paparnya.

Dimintai tanggapannya, Pengamat Ekonomi Universitas Bandar Lampung (UBL) Erwin Oktaviano mengatakan, Pertamina masih mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi, karena tidak melakukan pengawasan secara ketat.

“Permasalahannya tentang moralitas bisnis. Etika bisnisnya tidak berjalan. Harusnya BBM subsidi untuk masyarakat, ini malah  untuk industri dan sebagainya,” ujar Erwin.

Menurutnya, hal yang wajar jika selama ini Pertamina tidak melakukan pengawasan ketat atau tidak melakukan evaluasi terhadap kecurangan yang terjadi. Karena secara bisnis selama ini hal itu menguntungkan.

Ia pun tidak heran, jika kecurangan di SPBU selalu terjadi. Karena memang tidak ada ketegasan dari pihak Pertamina. “Buktinya belum ada sampai sekarang penutupan SPBU. Belum pernah ada kita melihat SPBU ditutup karena banyak kecurangan,” ujarnya.

Ia menilai, ketidaktepatan penyaluran BBM bersubsidi ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah. “Bisa saja kalau ini terjadi terus, pemerintahlah yang mendorong Pertamina. Kalau Pertamina tidak tegas soal ini, maka pemerintah bisa memberi sanksi kepada Pertamina,” tandasnya. (Erik)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 12 Juli 2019 berjudul “Pertamina Akui Kewalahan Awasi SPBU, Pengamat: Ini Menyangkut Moralitas Bisnis”

Facebook Comments