Kupastuntas.co, Tulang Bawang - Tender cepat yang dilakukan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi atas usulan Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Tulang Bawang diminta untuk ditunda. Permintaan penundaan itu datang dari sejumlah rekanan di kabupaten Tulang Bawang saat mereka mendatangi Kantor BPBJ setempat. Senin (15/07).

Ketua Gabungan pengusaha kontraktor nasional Indonesia (Gapeknas) Tulang Bawang, Asmuri Pribadi, mengatakan kedatangan beberapa kontraktor untuk menanyakan proses lelang cepat 19 Paket yang dilakukan oleh LPSE Provinsi yang menurutnya banyak kejanggalan.

"Kedatangan rombongan kontraktor di Tulang Bawang protes terhadap lelang cepat oleh LPSE Provinsi, dengan alasan kami pihak penyedia barang dan jasa yang sudah terverifikasi berkas dan telah mengikuti lelang bukan hanya disini saja tetapi sudah mengikuti banyak lelang di kabupaten lain, akan tetapi pada saat dilakukan lelang cepat kami selaku penyedia tidak di undang dan ini ada dugaan kurang transparan," jelasnya.

"Selanjutnya kami juga mempertanyakan terkait proses lelang cepat LPSE Provinsi, mengingat lelang pertama yang digelar oleh LPSE Kabupaten telah dilakukan pengauditan server oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan hasilnya belum diketahui, tapi sudah digelar lelang cepat," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Hamka salah satu Direktur CV Banjar Negeri, dirinya menegaskan, lelang cepat oleh LPSE Provinsi dinilai banyak kejanggalan, mengingat ada bocoran sebelum lelang bahwa beberapa penyedia dipastikan akan diundang, dan ternyata bocoran tersebut benar. "Maka dari itu kami minta proses lelang cepat sebanyak 19 paket dengan nilai mencapai 51 Milyar tersebut ditunda," jelasnya.

Menanggapi protes dari pihak rekanan itu, Kepala BPBJ Tulang Bawang, Nanan Wisnaga, mengatakan akan berkoordinasi dahulu dengan LPSE Provinsi serta pihak penyedia yang menyatakan Lelang cepat ini ada indikasi kurang transparan dan diragukan kemurniannya. "Kami dari pihak BPBJ meminta bukti yang akurat sehingga data tersebut akan kami laporkan ke LPSE provinsi," katanya.

Ditambahkan Nanan, pada saat lelang 1 digelar oleh LPSE Kabupaten Tulang Bawang terdapat 5 paket lelang, mengingat adanya peretasan sistem yang tidak dapat dibuka dan telah dilaporkan ke LKPP pusat, maka ada 1 paket yang dilanjutkan sementara 4 paket lainnya belum ada hasil uji forensik LKPP pusat.

"Dan saat ini untuk lelang cepat ada 19 paket diantaranya 11 paket dari Dinas PU, 4 Paket dari RSUD Menggala serta 4 paket dari Dinas Kesehatan dengan Total senilai 51 milyar," tutupnya. (Win)