Beranda Bandar Lampung

Dugaan Solar Subsidi Mengalir ke Proyek Tol, DPRD Provinsi Lampung Minta Pertamina Lakukan Investigasi

110
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung meminta PT Pertamina melakukan investigasi terkait dugaan solar subsidi mengalir ke proyek tol di wilayah Mesuji. Sehingga, distribusi BBM subsidi di wilayah setempat bisa tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan dugaan BBM bersubsidi mengalir ke proyek tol di wilayah Mesuji harus ditindaklanjuti agar tidak terus terjadi. Menurutnya, BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha kecil, bukan untuk industri.

Mikdar Ilyas pun mendorong PT Pertamina menghentikan penyaluran terhadap SPBU yang memang bertindak nakal. Hal itu berguna agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Karena kebijakan pemerintah terhadap BBM subsidi betul-betul untuk masyarakat yang membutuhkan, apalagi persediaannya yang terbatas.

“Andaikan memang benar adanya pelanggaran di SPBU, maka kita minta PT Pertamina memberikan sanksi. Memberikan efek jera kepada pengusahanya,” tegas Mikdar, Minggu (14/07/2019).

Dia mengatakan, sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan bukti temuan dari masyarakat sebagai bahan diskusi dengan Pertamina dan pihak terkait supaya menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat terhadap penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Lampung, Budiono meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk ikut turun tangan menangani pelanggaran distribusi BBM bersubsidi di SPBU Mesuji.

“Dari Pemda setempat harus mengeluarkan aturan pada SPBU agar melayani pengisian BBM secara benar. Jadi ditempelkan di SPBU, nanti operatornya melayani sesuai aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah setempat. Jadi pemda juga harus ikut campur karena masalah BBM subsidi itu pemerintah yang menanganinya,” ujar Budiono.

Ia menegaskan, pengisian BBM menggunakan jeriken haruslah menggunakan surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat. Akan tetapi hanya bisa dilayani untuk petani, nelayan, Usaha Kecil Menengah (UKM). Dia pun menyesalkan jika ada dugaan solar subsidi juga mengalir untuk pengerjaan jalan tol.

“Yang tidak boleh itu adalah BBM subsidi untuk industri. Kalau memang benar ada solar subsidi mengalir untuk industri, tentu harus ditindak tegas oleh Pertamina,” kata dia.

 

Ia menambahkan, untuk proyek pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera di ruas Pematang Panggang, pihak pengelola tol harus menggunakan BBM non subsidi.

Sementara itu, Kepala Cabang Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung PT Hutama Karya, Yoni Satyo mengungkapkan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, solar subsidi hanya ditujukan bagi rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum.

“Memang kalau masalah BBM kami tidak memahami. Akan tetapi pastinya kalau untuk industri itu harus menggunakan solar non subsidi. Sangat dilarang menggunakan solar subsidi,” jelas Yoni, Minggu (14/07).

Meski sebagai koordinator pengelola jalan tol, ia mengaku tidak mengetahui secara detail pemakaian BBM di proyek tol, sebab bukan menjadi bidang tugasnya.

“Kami memang koordinatornya, tapi kalau masalah BBM memang kami tidak mengetahuinya. Tapi memang harusnya dia menggunakan solar non subsidi,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, praktik pengecoran solar subsidi pada SPBU di Kabupaten Mesuji, diduga sebagian untuk memasok kebutuhan BBM pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Untuk diketahui, wilayah Kabupaten Mesuji pembangunan ruas jalan tol Lampung menuju Palembang, saat ini tengah berjalan dan melibatkan banyak alat berat.

Informasi yang masuk ke meja redaksi Kupas Tuntas, solar subsidi dari SPBU Simpang Pematang selain dijual ke pabrik dan industri, sebagian lainnya mengalir ke proyek JTTS, hingga ke wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Hal itu dilihat dari plat nomor kendaraan saat melakukan pengecoran solar di SPBU yang bernomor polisi BG (Sumatera Selatan).

“Jika melihat dari plat nomor kendaraannya memang BG, jadi kemungkinan besar kendaraan itu berasal dari Sumsel. Tidak tertutup kemungkinan pula jika solar subsidi yang dibeli dari SPBU untuk memasok industri atau pabrik di Sumsel. Sehingga tidak terlalu kelihatan kalau di sana,” kata sumber yang enggan ditulis namanya ini, Selasa (09/07).

Sebelumnya, wartawan Kupas Tuntas pernah memergoki mobil Grandmax yang sedang membongkar solar di jalan tol Pematang, Kabupaten Mesuji, pekan lalu. Saat itu, mobil ditutup menggunakan terpal agar tidak menarik perhatian masyarakat.

Saat akan didekati, pemilik kendaraan melakukan penghadangan. “Ada apa mas ke sini, di sini tidak ada apa-apa. Hanya ada mobil yang sedang mogok saja,” kata pemilik mobil tersebut.

Satu orang lainnya pun meminta agar segera meninggalkan tempat itu. “Kalau mau lewat tidak usah berhenti-berhenti mas. Langsung saja. Daripada nanti ada apa-apa di jalan,” kata orang berbadan besar itu.

Informasi serupa, diterima wartawan dari warga setempat. Warga kerap melihat kendaraan menepi di jalan tol untuk memindahkan solar ke kendaraan lainnya. Apalagi sejak adanya proyek jalan tol, kendaraan yang membawa solar dan berhenti di sekitar areal jalan tol semakin sering.

“Kami tidak tahu apakah memang solar itu diturunkan untuk digunakan di proyek jalan tol atau bukan. Tapi pemandangan seperti itu sudah sering terjadi. Biasanya ditutupi pakai terpal, kurang tahu maksudnya apa,” kata warga Simpang Pematang ini.

Menurutnya, sejak pembangunan jalan tol melewati wilayah Mesuji, semakin banyak kendaraan yang hilir mudik masuk tempat lokasi pembangunan jalan tol.

Jika melihat dari selisih harga solar subsidi dan nonsubsidi yang demikian tinggi, sangat beralasan jika pengecor solar menjual ke pihak industrI maupun pabrik. Saat ini harga solar subsidi hanya Rp5.150 per liter, sementara harga solar industri atau nonsubsidi sudah tembus Rp12.400 per liter. Sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp7.250 per liter. (Erik/Gusti)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Senin, 15 Juli 2019 berjudul “Dugaan Solar Subsidi Mengalir ke Proyek Tol, DPRD Provinsi Lampung Minta Pertamina Lakukan Investigasi”.

Facebook Comments