Beranda Bandar Lampung

Demo ke Kantor Wali Kota, Warga Waydadi Minta Sertifikat Lahan PT HKKB Dibatalkan

92
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Demo massa dari GMBI di depan Kantor Walikota Bandar Lampung. Foto : Sule/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Warga Waydadi meminta sertifikat yang dimiliki Mintradi Halim alias Aming selaku pemilik PT HKKB (Hasil Karya Kita Bersama) dibatalkan, karena diduga sertifikat lahan tersebut merupakan hasil dari permainan dari oknum tak bertanggung jawab.

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lampung Ali Muktamar Hamas mengatakan, pada dasarnya Pemerintah dan masyarakat mengakui lahan yang saat ini telah pasang patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan milik negara.

“Warga sudah tahu itu milik negara, tetapi masyarakat sudah menepati lebih lahan tersebut lebih dari 20 tahun. Yang menjadi masalah adalah, kami menduga ada permain dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab, karena sampai saat ini sertifikat lahan itu muncul,” ungkapnya saat diwawancarai disela-sela aksi di depan kantor walikota Bandar Lampung, Rabu (17/07/2019).

Ali juga mengatakan, sebelumnya GMBI sudah mempertanyakan terkait permasalahan ini kepada BPN, Walikota dan DPRD kota Bandar Lampung, dan instansi terkait, tetapi setelah dilakukan kordinasi, tidak ada tanggapan maka dari itu pihaknya melajukan pergerakan hari ini.

“Sebenarnya masyarakat pasti menerima keputusan, apapun itu. Tetapi sertifikat yang dimiliki oleh pemilik PT HKKB itu dibatalkan terlebih dahulu, karena menurut kami ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

Sebelumnya, lanjut Ali, masalah ini sempat fenomenal, karena yang menjadi permasalahan, lahan ini seharusnya diperuntukkan sebagai lahan terbuka hijau kota, namun faktanya dibangun Transmart dan bangunan yang didirikan oleh Aming.

Baca Juga: Masalah Lahan RTH, Puluhan Massa Demo Kantor Wali Kota

“Karena adanya pembangunan ini, warga yang terdampak ada 4 kelurahan, yakni Waydadi Baru, Waydadi, Wayhalim, dan Wayhalim Permai,” kata dia.

Sementara salah satu warga Waydadi Sarif Husin menerangkan, permasalahan bermula karena pihak pengusaha ini sewenang-wenang. Pihaknya berharap pembebasan lahan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Bandar Lampung.

“Kami sudah mengadukan masalah ini kepada Gubernur, Kejati, DPRD kota, Walikota tetapi tidak dijawab, jalan kami ditutup, ganti rugi tidak layak. Kita sudah melalui prosedur dan tidak ditanggapi, bahkan kami disalahkan. Kami juga berharap sertifikat ini dibatalkan,” kata dia. (Sule)

Facebook Comments