Kupastuntas.co Bandar Lampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung harapkan KPU kabupaten/kota memasukkan anggaran asuransi untuk penyelenggara seperti PPK dan KPPS dalam perencanaan anggaran pilkada 2020 mendatang.

Hal ini disampaikan dalam rapat kordinasi (rakor) KPU Lampung bersama KPU kabupaten kota se-Lampung yang akan menyelanggarankan pilkada 2020 mendatang di Hotel Emersia, Rabu (24/07/2019).

Komisioner KPU Lampung Handy Mulyaningsih mengatakan, pada rakor ini pihaknya menyampaikan kepada 8 KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada 2020, agar bisa menyelesaikan juga problem-problem ketika pemilu 2019 lalu, seperti banyaknya KPPS yang sakit dan sampai meninggal dunia.

"Nah jadi kita menyampaikan bagaimana anggaran yang akan diajukan untuk pilkada 2020 itu, sudah mengakomodir persoalan-persoalan yang muncul pada pemilu 2019. Tidak hanya sekedar mekaksanakan pilkada. Tetapi bisa menjadi perhatian dan tercermin dalam anggaran guna mengantisipasi problem-problem yang terjadi pada pemilu 2019 lalu," ungkapnya.

Handy juga menerangkan, apabil saat pemilu kemarin ada KPPS yang sakit karena terbebani persoalan adminstrasi yang rumit dan waktu yang panjang dalam pemungutan dan persiapan. Disaat pilkada mendatang kalaupun hanya satu surat suara problem itu tidak muncul kembali.

"Kemudian support keuangan untuk kenyaman KPPS juga harus terjamin disamping mendapatkan honor. Tapi sekarang bagaimana caranya, KPPS tidak mengeluarkan uang pribadi untuk beli makan, minum, rokok, dan juga transportasi apabila ada bimtek dan lain-lain, jangan sampai anggota KPPS menderita," kata dia.

Ia juga berharap pemerintah daerah cukup paham dan sekretaris KPU juga paham bagaimanan persoalan ini bisa diselesaikan dan ini harus jadi perhatian.

"Seperti yang disampaikan oleh KPU Lamsel yang akan menyiapkan asuransi untuk penyelenggara pemilu atau badan adhock, saya berharap KPU kabupaten/kota lain juga menyiapkan anggaran asuransi," tandasnya.

Sementara komisioner KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, volume anggaran pilkada yang semakin tinggi. Pihaknya berharap akan ada asuransi yang diperuntukan baik untuk anggota KPU, sekretariatan, PPK PPS pada pilkada 2020 mendatang.

"Iya harus ada asuransi, karena kalau ada kecelakaan kerja dari mana biaya pengobatan segala macam, walaupun kita berharap ini tidak terjadi, tapi mudah-mudahan bisa dipersiapkan juga di daerah," kata dia. (Sule/Sri)