Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Dewan Kopi Provinsi Lampung, Mukhlis Basri mendukung Polda Lampung menyelidiki impor kopi di Lampung. Karena impor kopi telah merusak harga kopi dan menghancurkan petani kopi.

Mukhlis Basri mengatakan, semestinya para pengusaha kopi di Lampung dapat menumbuhkan jiwa nasionalismenya dengan cara tidak mengimpor kopi.

"Tunjukan rasa nasionalis untuk bangsa. Mereka (petani) sekarang ini sedang panen kopi, bohong jika di Lampung kurang kopi. Maka harus disetop impor kopi. Apalagi kopi Lampung ini sudah terkenal dan kualitas terbaik di seluruh dunia," kata Mukhlis saat ditemui di Pekan Raya Lampung 2019, Sabtu (03/8/2019) malam.

Mantan mantan Bupati Lampung Barat ini minta agar pihak kepolisian dapat menyelidiki secata tuntas terkait persoalan impor kopi yang masuk ke Provinsi Lampung.

"Saya minta kepada institusi kepolisian dan Balai Karantina untuk memeriksa apakah ada penyimpangan impor kopi. Polisi harus turun,  apakah itu kopi ayakan karena ini merusak petani kopi lampung," tandasnya.

Mukhlis juga mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama meningkatkan produksi kopi dan menjaga kualitasnya.

"Nah sekarang ini sudah ada dewan kopi, nanti ada dewan cengkeh,  dewan singkong. Bersama pihak pemerintah, kita berusaha bagaimana meningkatkan produksi kopi robusta Lampung," ujarnya.

Sementara itu, rencana Polda Lampung memanggil Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Provinsi Lampung pada Jumat (02/08/2019) tertunda. Lantaran, pngurus AEKI Lampung berhalangan hadir.

"Kemarin kita belum sempat hadir karena sedang ada di Jakarta. Rencananya dijadwalkan ulang besok (hari ini)," kata Ketua AEKI Provinsi Lampung Juprius, kemarin.

Juprius mengatakan, tujuan pemanggilan dari Polda Lampung adalah ingin meminta keterangan AEKI atas persoalan impor kopi yang masuk ke Lampung. "Mereka ingin meminta keterangan saja dari kita soal imporkopi masuk ke Lampung," katanya.

Dimintai tanggapannya, Pengamat Ekonomi dari Universitas Lampung (Unila), Asrian Hendi Caya mengatakan seharusnya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saling berkoordinasi, sehingga kebijakan pusat terkait impor komoditas pertanian tidak merugikan daerah.

"Persoalannya adalah dampaknya kepada rakyat dan ekonomi daerah dari adanya impor kopi ini, sehingga wajar jika Gubernur Lampung mengambil langkah tegas," ujar Asrian.

Menurut dia, konsultasi Gubernur Lampung kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan merupakan langkah yang tepat untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.

"Ini kepedulian Pemerintah Daerah terhadap ekonomi daerahnya. Suatu hal yang positif, tinggal dicari jalan keluar bagaimana. Pemerintah memang harus mempertimbangkan semua kepentingan, baik masyarakat maupun pengusaha," imbuhnya.  (Erik)