Beranda Bandar Lampung

Penyebab KPK Tak Bisa Tentukan Langkah Atas Kasus Korupsi Zainudin Hasan

188
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis (25/4/2019). Foto : Kardo/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum dapat menentukan langkah hukum selanjutnya pada perkara korupsi Bupati Lampung Selatan (Lamsel) non aktif Zainudin Hasan. Apakah mengajukan memori Kasasi atau tidak.

Pasalnya, berkas penolakan memori banding JPU KPK terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang ke Pengadilan Tinggi (PT) Lampung belum juga diterima KPK. Padahal berkas ini sangat berarti bagi JPU KPK.

Sementara PT Lampung telah mementahkan banding JPU KPK pada Rabu (03/05/2019) lalu.

JPU KPK Wawan Yunarwanto saat dimintai tanggapannya menyayangkan hal ini. Menurut dia, pihaknya hanya butuh relaas dari PN Jakarta Selatan yang dikirim dari PN Tanjungkarang sebagai syarat mutlak menentukan sikap selanjutnya.

“Sampai sekarang kita belum terima relaas. Itu adalah dasar kita untuk ajukan kasasi atau tidak.

Relaas itu dari pengadilan sini dikirim ke Jakarta Selatan. Sampai sekarang belum terima, sehingga kita belum bisa tentukan sikap,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (25/07/2019).

“Secara mekanisme ini memperpanjang birokrasi sebenarnya. Jadi ini cukup mempersulit. Kalau bisa cepat, kita bisa tentukan sikap. Ini buang-buang waktu lah,” tambahnya.

Pernyataan serupa kemudian dilontarkan oleh JPU KPK Ariawan pada Kamis (01/08/2019). Menurutnya, KPK saat ini telah melakukan koordinasi agar relaas tersebut dapat dengan cepat sampai ke tangan mereka.

“Relaas sampai hari ini kami belum terima sehingga kami tidak punya dasar menemui kepaniteraan untuk mengajukan kasasi,” ungkapnya.

Ariawan menyatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa relaas tersebut sudah dikirim ke PN Jakarta Selatan. Hanya saja, PN Jakarta Selatan tak kunjung meneruskan ke KPK.

“Sudah kami sampaikan kepada PN Tanjungkarang terkait hal ini. Dikatakan bahwa mereka sudah sampaikan ke PN Jakarta Selatan. Kita masih menunggu,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan KPK sejatinya tidak dapat berbuat banyak. Karena KPK tidak dapat masuk dalam persoalan teknis yang dilakukan pengadilan.

“Ketika itu berada di institusi lain, KPK nggak bisa (berbuat banyak). Karena ketika ditangani instansi lain, undang-undang mengatakan, ketika ditangani APH lain, bahkan kita hanya bisa posisi koordinasi,” terangnya, Senin (05/08/2019).

Sejauh ini KPK ditegaskannya tidak dapat mengambil alih persoalan terkait lambatnya proses administrasi di pengadilan.

“Nggak bisa ngambil ahli begitu saja. Nggak bisa, nggak bisa saya yang ngambil ahli. Itu nggak boleh. Itu namanya arogan,” tegasnya.

Kalau pun harus diambil alih, sambung Saut, jika pengadilan dikatakannya tidak dapat menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kecuali kalau memang mereka katakan “kami udah nggak bisa lagi karena ini politiknya sangat tinggi. Bapak ngambil ahli, haaaaa… itu baru bisa,” paparnya.

Disinggung mengenai lamanya prosedur penyampaian berkas relaas tersebut, Saut mengaku tidak memiliki batas. “Nggak, nggak ada (batas waktunya). Selama mereka mengatakan itu akan selesai, itu akan dipantau KPK kapan selesainya,” ucapnya.

Saut menolak KPK disebut terkesan diam atau tidak memprioritaskan kasus yang menyeret Zainudin Hasan itu.

“Nggak-nggak, kita aktif menanyakan gimana kemajuannya,” akunya.

Sementara itu, Pengamat Hukum dari Universitas Lampung Yusdianto melihat persoalan tersebut tidak sesuai dengan komitmen reformasi administrasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Lambatnya progress itu dari pengadilan bisa kita lihat adanya reformasi administrasi yang tidak diterapkan. Apalagi sekarang, di Pengadilan itu adanya sistem satu atap baik itu informasi, materi perkara,” kata dia, Senin (05/08/2019).

Dengan adanya persoalan ini, KPK diminta untuk lebih peduli secara keseluruhan terhadap kasus korupsi yang ditangani.

“Ini menjadi catatan bagi KPK dalam persoalan penanganan kasus korupsi di Lampung. Jadi mereka tidak pada wilayah kasusnya, tapi melihat pada mekanisme peradilan yang ada hari ini. Bahwa ada proses administrasi yang lamban,” ujarnya.

Yusdianto tidak sepenuhnya sependapat dengan KPK jika memilih hanya sekadar berkoordinasi dengan pengadilan.

“Ini penting ditindaklanjuti KPK, kenapa itu bisa lambat. Padahal pengadilan sudah punya komitmen besar, bahwa sistem peradilan itu bisa cepat dan mudah,” tandasnya. (Ricardo)

Facebook Comments