Beranda Bung Kupas

Beda Pemimpin, Beda Kebijakan

114
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tampan Fernando Hasugian

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Masih seputar kebijakan dua kepala daerah yang berganti. Yaitu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan pendahulunya, M Ridho Ficardo.

Jika dalam ulasan sebelumnya membahas kesamaan visi keduanya dalam membangun Sport Center, kali ini adalah perbedaannya. Yaitu pembangunan Teropong Bintang atau Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL), di Gunung Betung, area Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rahman.

Saat ini, pembangunan observatorium itu terancam mangkrak karena tidak masuk dalam kebijakan strategis Gubernur Arinal. Arinal belum lama ini sudah menyampaikan, kalau pembangunan teropong bintang di wilayah hutan rakyat perlu dikaji ulang. Apakah peruntukan lahanya sudah selesai atau tidak.

Di sisi lain, Pj Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, saat ini hanya tertinggal dua opsi untuk Observatorium Lampung. Yaitu dilanjut dengan dana seadanya, atau dibiarkan mangkrak sekalian.

Namun, Sekda tidak terang-terangan mengatakan alasan penghentian itu karena Gubernur Arinal nggak sreg dengan proyek itu. Tapi karena anggaran di APBD Lampung memang tidak cukup untuk melanjutkan pembangunan.

Mak Pemprov perlu melakukan penghematan dengan memprioritaskan pada belanja-belanja yang mendesak. Terutama anggaran kesehatan dan pendidikan jangan sampai terganggu. Intinya, pelayanan publik yang mendasar. Sementara untuk teropong bintang? rasanya nggak penting-penting amat.

Padahal jika kita kembali setahun yang lalu, acara ground breaking pembangunan Observatorium oleh Gubernur Ridho saat itu berlangsung sangat meriah. Tak hanya diikuti oleh akademisi dan pejabat Forkopimda Lampung, Pemprov bahkan sampai mengundang 30 astronom dari 15 negara se-ASEAN untuk untuk membubuhkan ‘cap tangan’ di prasasti pembangunan tersebut. Gedung Observatorium itu pun dirancang dengan sangat megah. Berdiri di lahan seluas 30 hektare dengan ketinggian 1.300 Mdpl.

Ridho menilai, dengan pembangunan ini akan menjadi peluang bagi wisata baru di Lampung. Ia berharap Observatorium Lampung bisa mem-backup Observatorium Bosscha di Bandung yang umurnya memang sudah terbilang ‘uzur’. Bukan hanya ditarget jadi yang terbaik di lingkup Asia Tenggara, observatorium Lampung ini juga diharapkan menjadi icon internasional yang berada di Bumi Ruwa Jurai.

Namun kini, kelanjutan pembangunan ini berada di ujung tanduk. Jika memang hasil rapat Pemprov nantinya memutuskan Teropong Bintang Tahura tak masuk prioritas, maka siap-siap bakal jadi proyek mangkrak. Kalau sudah mangkrak, jelas keuangan daerah yang dirugikan. Keluar dana hingga miliaran, akhirnya terhenti di tengah jalan.

Soal beda kebijakan pemimpin, tentunya sudah bukan barang baru. Banyak sekali contoh yang sudah terjadi yang pada akhirnya hanya jadi pemborosan uang negara tanpa ada hasil. Contohnya saja pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Di masa Presiden SBY, proyek ini sudah disiapkan sedemikian rupa. Bahkan sudah ada Perpres-nya. Namun pemerintahan berganti. Jokowi lalu ‘membuang’ wacana mega proyek JSS karena dinilai tidak sejalan dengan program ‘tol laut’.

Namun, setiap kebijakan pemimpin tentunya punya alasan dan pertimbangan. Kita selaku warga Lampung hanya bisa berharap, berbagai program yang memang bermanfaat untuk kemajuan Lampung bisa tetap diteruskan oleh pemimpin yang baru. Sehingga tak ada uang rakyat yang terbuang sia-sia. Jangan sampai Observatorium Lampung nantinya jadi ‘Candi Hambalang’ yang baru karena mangkrak dan tak berlanjut. (Tampan)

Artikel ini telah terbit pada Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 13 Agustus 2019 dengan judul Beda Pemimpin, Beda Kebijakan”

Facebook Comments