Beranda Bandar Lampung

Uang Konsumsi Diganti Nasi Telor, Dewan Minta BPK Audit Anggaran Konsumsi Dinas Pertanian Balam

34
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.kupastuntas.co/files/kota-bandar-lampung/2018-03/soal-retribusi-lahan-parkir-legal-di-bandarlampung-ini-kata-dewan-01.jpg
Anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung, M Yusuf Erdiansyah Putra. Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti anggaran konsumsi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Dinas Pertanian setempat. Sebab anggaran Rp30 Juta per tahun untuk 107 TKS di Dinas tersebut, selama ini diganti dengan pemberian nasi bungkus.

Anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung, M Yusuf Erdiyansyah Putra mempertanyakan pengelolaan anggaran tersebut, sebab jika anggaran tersebut dikelola dalam bentuk makanan, maka ada pertangungjawaban dan harus dikelola oleh pihak ke tiga yakni perusahaan catering yang notabene tidak ada campur tangan dari internal Dinas Terkait.

“Tapi persoalannya, pemberian nasi bungkus ini, dibuat sendiri oleh Kadisnya, dan dibagikan kepada TKS, kami takutkan ada penyimpangan pada pengelolaan anggaran tersebut,”ujar Yusuf saat dihubungi melalui telepon, Rabu (14/8).

BACA JUGA : TKS Dinas Balam Mengeluh, Uang Konsumsi Diganti Nasi Bungkus

Tak hanya itu, jika setiap harinya TKS diberikan nasi telor seperti pemberitaan di media, maka bisa saja ada “keuntungan” anggaran untuk pribadi si pembuat makanan tersebut.

“Kalau mau buat nasi telor, paling berapa sih, tidak sampai Rp10 ribu itu pun kalau di rumah makan, nah kalau yang ini kan dibuat sendiri oleh Kadisnya. Padahal asumsinya anggaran tersebut bisa dibagikan tiap TKS sebesar Rp15 ribu,”ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus turun tangan untuk mengaudit anggaran konsumsi di Dinas Pertanian.

“Karena bisa saja ada penyimpangan disitu, kami (dewan) minta BPK harus adudit dana itu,”tegasnya. (Wanda)

Facebook Comments