Beranda Bandar Lampung

Ada Nama Ketua MPR di Balik Kasasi KPK Untuk Kasus Korupsi Zainudin Hasan

1020
Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis (25/4/2019). Foto : Kardo/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pimpinan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung dalam kasus korupsi yang menjerat Zainudin Hasan.

Perintah itu turun ke tim JPU yang diketuai Wawan Yunarwanto sejak surat panggilan (relaas) dikirimkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) ke KPK, Selasa (13/8/2019) lalu.

“Relaas dari PN Jaksel kami terima tiga hari lalu (Selasa_red). Kami diskusi dengan pimpinan, dan diminta untuk ajukan kasasi,” ujar Wawan Yunarwanto saat ditemui di PN Tanjungkarang, Kamis (15/8/2019).

Relaas ini selalu disebut Wawan Yunarwanto sebagai tolak ukur KPK untuk menentukan langkah berikutnya setelah banding yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Lampung pada Rabu (3/7/2019). Jika dihitung, relaas ini baru sampai ke KPK setelah 38 hari lamanya.

Dia bersama timnya sudah menyatakan kasasi melalui PN Tanjungkarang. Namun materi terhadap kasasi yang diajukan belum disiapkan.

“Kita baru menyatakan kasasi saja. (Materi) Belum kita siapkan. Kita baru mendaftarkan saja,” ungkapnya.

Wawan mengatakan poin dari kasasi yang diajukan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan saat mengajukan banding.

“Kurang lebih sama. Inti dari kasasi sama (dengan materi banding). Nanti akan kita tuangkan lagi di memori kasasi,” ujarnya.

Sebelumnya, keterlibatan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam kasus tersebut menjadi poin dari banding KPK ke Pengadilan Tinggi Lampung. Wawan tidak menampik, hal itu juga yang akan dimasukkan ke dalam materi kasasi.

“Intinya kita kembali kepada tuntutan kita di awal. Terkait keterlibatan Zulkifli Hasan, itu sudah kita uraikan di tuntutan awal tapi tidak diterima oleh hakim,” sebutnya.

Ungkapan terkait Zulkifli Hasan yang menjadi sorotan KPK dalam kasus tersebut pernah diutarakan Subari Kurniawan, anggota JPU KPK lainnya.

Majelis hakim yang saat itu diketuai Mien Trisnawaty dianggap telah menghilangkan unsur tindak pidana gratifikasi Zainudin Hasan. Yang seharusnya gratifikasi, diganti ke pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). JPU KPK saat itu melihat ada kerancuan dalam keputusan hakim.

“Kami melihat ada sedikit kerancuan. Putusan ini sebenarnya tidak merugikan. Cuma konstruksi hukumnya janggal,” ujar Subari.

Kejanggalan yang dimaksud Subari ialah tentang adanya aliran uang yang masuk ke Zainudin Hasan melalui rekening milik Gatoet Soeseno sebesar Rp 3,1 miliar yang berasal dari PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT Johnlin. Zainudin juga menerima aliran uang lainnya melalui rekening nama Sudarman yang berasal dari PT Estari Cipta Persada sebesar Rp 4 miliar.

PT Baramega Citra Mulia berdiri karena adanya pemberian izin pengelolaan hutan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tahun 2010 silam. Zainudin diberi izin mengelola kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi Batubara serta sarana penunjangnya seluas 490,56 hektare pada kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.

Subari Kurniawan menyatakan penerimaan uang miliaran rupiah itu berlangsung sejak 2010 hingga Zainudin Hasan menjabat sebagai bupati atau penyelenggara negara. Aliran uang yang diterima Zainudin Hasan disebut jaksa dalam dakwaannya sebagai tindak pidana gratifikasi dan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tapi pidana gratifikasi tidak bunyi dalam putusan hakim. Ini lucu,” kata Subari.

Hakim, kata Subari malah melihat tindak pidana gratifikasi Zainudin Hasan hanya terbukti ketika Zainudin Hasan menerima uang Rp 200 juta dari Kadis Pendidikan Lampung Selatan, Thomas Amirico.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara PN Tanjungkarang yang saat itu dijabat oleh Manshur mengatakan penerimaan aliran uang dari perusahaan boneka milik Zainudin Hasan terjadi ketika Zainudin Hasan tidak menjabat sebagai Bupati.

Ia menjelaskan, unsur gratifikasi yang sah secara hukum adalah ketika seseorang itu sudah menjadi penyelenggara negara.

“Itu lah yang menurut hukum adalah sebagai penerima suap (gratifikasi). Jadi dia belum pada jabatannya sebagai bupati. Jadi dia belum terikat dengan jabatan bupatinya itu,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa poin putusan tersebut adalah hasil musyawarah majelis hakim. “Itu hasil musyawarah kami,” terangnya.

Dia menolak keras jika majelis hakim dikatakan mendapat intervensi sehingga pada akhirnya menimbulkan perbedaan pandangan dengan jaksa KPK dalam menetapkan putusan Zainudin Hasan.

“Nggak ada intervensi. Putusan itu sangat demokratis. Kalau terima, ya monggo, kalau tidak, ya bisa upaya hukum banding,” tandasnya. (Ricardo)

Facebook Comments