Beranda Bandar Lampung

OTT Kejati di Kesbangpol Tuai Sorotan, Pengamat Hukum: Wajar Kalau Masyarakat Curiga

222
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi 

Kupastuntas.co, Bandar Lampung -Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung diminta untuk terbuka terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung pada Jumat(16/8/2019) sore lalu sekitar pukul 15.00 Wib.

Seperti yang diungkapkan Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila), Budiono, saat dimintai tanggapannya soal OTT tersebut, Sabtu (17/8/2019) sore.

“Kejati seharusnya segera memberikan penjelasan terhadap permasalahan atau persoalan OTT di Kesbangpol,” imbau Budiono.

Dikatakan Budiono, wajar saja bila masyarakat menaruh curiga dengan OTT yang dilakukan Kejati di Kesbangpol pda Jumat (16/8/2019) lalu.

“Berita mengenai OTT itu sudah menyebar ke berbagai media, sehingga dengan adanya penjelasan oleh Kejati bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa benar telah terjadi OTT,” ujarnya.

Kemudian, kata Budiono, Kejati juga harus memberikan informasi siapa saja pihak-pihak yang di OTT, supaya tidak menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap lembaga Adhyaksa tersebut.

“Kalau saya pribadi mengapresiasi langkah Kejati itu (OTT), tapi kan kita nggak tau asumsi masyarakat seperti apa. Masyarakat juga perlu mengetahui perkembangan selanjutnya dari OTT tersebut. Bukan malah ditutupi mereka (Kejati), tetapi harus disertai dengan transparasi,” terangnya.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Unila lainnya, Yusdianto, mendesak Kejati Lampung untuk menjelaskan kepada publik, apa yang sebenarnya terjadi dalam penanganan kasus yang disebut sebagai hasil OTT kepada oknum pegawai Kesbangpol tersebut.

“Itu sebenarnya OTT atau bagaimana?. Jika OTT, kejaksaan harus menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Penerapan waktu 1×24 jam untuk kasus tersebut sudah habis. Lalu bagaimana hasilnya?,” ujar Yusdianto.

Dia menegaskan, jika dalam waktu 1×24 jam telah habis, maka hak dari oknum pegawai Kesbangpol Provinsi Lampung itu, sudah seharusnya diberikan. Jika sebelumnya dia masih berstatus sebagai saksi terperiksa, maka dengan habisnya waktu 1×24 jam tersebut, pegawai tersebut harus dibebaskan.

“Pembebasan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, itu pun jika benar adalah hasil OTT. Demi penegakan hukum, status pegawai Kesbangpol itu harusnya sudah jelas. Artinya, dia harus dibebaskan,” katanya.

Sementara Kepala Kejati Lampung, Sartono, sebelum upacara 17 Agustus tadi pagi, berjanji akan merilis hasil penanganan kasus itu. Menurut dia, ada satu orang yang bertanggungjawab dalam perkara tersebut. Namun Sartono enggan membeberkan siapa orang tersebut.

Untuk diketahui, dalam OTT pada Jumat (16/8) sore lalu, lima orang diperiksa. Empat di antaranya pelapor dan satu orang merupakan salah satu oknum pejabat di Kesbangpol Provinsi Lampung. Sedangkan barang bukti yang disita berupa uang tunai jutaan rupiah. Bahkan penyidik Kejati sudah menyegel salah satu ruangan di Kesbangpol.

OTT tersebut menurut informasi yang didapat terkait pungutan luar penerbitan surat rekomendasi izin tinggal sementara Warga Negara Asing. (Oscar)

Facebook Comments