Beranda Bandar Lampung

Pasca OTT, Status Hukum Oknum Pejabat Kesbangpol Lampung Belum Jelas

128
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Suasana di kantor Kejati Lampung Sabtu (17/08/2019) sore. Foto: Ricardo/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung belum juga membeberkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.

Pasalnya, hingga Sabtu (17/08/2019) sekitar pukul 17.00 WIB, status hukum oknum pejabat Kesbangpol berinisial JA yang terjaring OTT pada Jumat (16/8/2019) sekitar pukul 15.00 WIB lalu, belum jelas.

Padahal jaksa bidang pidana khusus (Pidsus) Kejati Lampung, pada Jumat (16/08/2019) sekitar pukul 21.00 WIB, sempat menyatakan akan merilis terkait OTT tersebut hari ini (Sabtu, 17/8/2019), lantaran Kejati mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pasca OTT.

Bahkan Koordinator Pidsus Kejati Lampung, Andi Metra, sempat memerintahkan security Kejati Lampung, untuk menyampaikan pesan ke awak media, ketika awak media sedang menunggu terkait OTT tersebut di Kantor Kejati Lampung pada Jumat (16/8/2019) sekitar pukul 19.00 WIB.

“Tadi ada pesan dari Pak Andi Metra, nanti ada waktunya untuk di publikasikan,” ucap security itu kepada awak media malam itu.

Sementara itu, Sabtu (17/8/2019) pagi sebelum upacara peringatan 17 Agustus,
Kepala Kejati Lampung, Sartono, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan OTT di Kesbangpol Lampung pada Jumat (16/8/2019) sore lalu.

Menurut dia, OTT itu dilakukan karena berkaitan dengan penerbitan surat rekomendasi izin tinggal sementara terhadap Warga Negara Asing (WNA). Dalam proses penerbitan surat itu, diduga ada praktik pungutan liar (pungli). Satu orang ditetapkan sebagai orang yang bertanggungjawab atas dugaan kasus ini.

“OTT berkaitan dengan surat izin menetap sementara yang biasanya diurus oleh WNA. Informasi dari Aspidsus, ada satu orang (yang bertanggungjawab),” kata Sartono saat ditemui awak media.

Namun, orang yang disebutnya bertanggungjawab itu, belum jelas status hukumnya.

“Kita masih mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap. Apakah ini nanti bisa ditingkatkan menjadi tindak pidana atau tidak,” timpalnya.

Sartono menjelaskan alasan lain dari penindakan yang dilakukan kepada pegawai tersebut. Menurut dia, imbas dari perbuatan pegawai Kesbangpol yang belum disebutkan identitasnya itu berdampak luas.

“Kenapa kami bertindak cepat? Karena ini menyangkut WNA. Masalah ini bukan hanya berdampak di lingkup regional, nanti urusan ini terdengar sampai ke nasional bahkan internasional,” ungkapnya.

Dia menegaskan Kejati Lampung akan segera menjelaskan semua hal tentang persoalan ini kepada publik.

“Nanti lebih lengkap akan disampaikan Aspidus. Nanti akan diekspos,” tegasnya. (Ricardo)

Facebook Comments