Soal OTT Kesbangpol, Wakil Gubernur Lampung : Namanya Musibah, Tentu Prihatin
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada seorang pegawai yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Jumat (16/8/2019).
Menurut Kepala Kejati Lampung Sartono, satu orang diamankan dan rencananya dipaparkan ke publik dengan menggelar ekspos kasus hari ini, Sabtu (17/8/2019).
Dimintai tanggapannya, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim merasa prihatin. Kejadian OTT itu disebutnya sebagai musibah.
"Namanya juga musibah, tentu prihatin lah," ujarnya usai menyelesaikan kunjungannya dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 tahun.
Disinggung mengenai langkah Pemprov Lampung terhadap kasus OTT itu, Nunik sapaan akrabnya mengatakan akan mengikuti apa yang menjadi perintah dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
"Saya ikut apa kata Pak Gub saja. Saya ini kan wakilnya. Tadi Pak Gub bilang apa?" imbuhnya.
Sementara, Arinal Djunaidi menolak memberikan keterangan terkait langkah apa yang akan diambil Pemprov Lampung melihat kasus tersebut. Pertanyaan tersebut dirasanya tidak memiliki korelasi dengan kunjungan yang dilakukannya di Lapas.
"Nggak relevan kalau bertanya tentang itu. Udahlah," kata Arinal dan diamini oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto.
"Jangan nanya itu lah. Nggak relevan," timpal Irjen Pol Purwadi Arianto.
"Nggak pas momentnya. Masa nanya-nanya OTT di sini. Tanya yang lain aja lah," tambah Arinal lagi.
OTT yang dilakukan Kejati Lampung ini sebelumnya disebut Sartono telah menjadi perhatian. Sebab, pihaknya mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam penerbitan surat ijin tinggal sementara bagi Warga Negara Asing (WNA). (Ricardo)
Berita Lainnya
-
Pasokan Listrik PLN Andal, Rangkaian Peringatan HUT RI Berlangsung Khidmat dan Meriah
Selasa, 19 Agustus 2025 -
Operasi Sikat Krakatau 2025, Polda Lampung Tangkap 319 Pelaku Kejahatan
Selasa, 19 Agustus 2025 -
DPRD Setujui Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung 2025, Belanja Daerah Rp7,78 Triliun
Selasa, 19 Agustus 2025 -
DPRD Provinsi Lampung Setujui Target 30 Rancangan Perda 2026
Selasa, 19 Agustus 2025









