Beranda Bandar Lampung

DPRD, Pengabdian atau Bisnis?

88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Motivasi menjadi anggota DPRD saat ini, terkesan lebih berorientasi ke ekonomis dibandingkan pengabdian kepada rakyat. Dan DPRD yang menggadaikan SK untuk pinjam uang ke bank, dikhawatirkan tidak akan maksimal melaksanakan kinerja sesuai tupoksinya.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila), Yusdianto mengatakan menggadaikan SK ke bank merupakan tindakan yang tidak etis, terlebih itu dilakukan oleh anggota DPRD yang baru saja dilantik.

Yusdianto mengatakan, dengan menggadaikan SK ke bank, akan muncul stigma bahwa menjadi anggota dewan hanya cuma mencari duit atau lebih berorientasi ekonomis. “Dan dapat dikatakan mereka ini menggadaikan jabatan sebagai wakil rakyat,” kata Yusdianto, Kamis (22/08/2019).

Akademisi Unila yang baru saja mendapatkan gelar doktor ini memastikan, tindakan menggadaikan SK akan mempengaruhi kinerja sebagai anggota dewan.

“Jelas ini akan mempengaruhi kinerjanya sebagai wakil rakyat. Karena tidak menutup kemungkinan segala kebijakan yang dibuat akan kontraproduktif akibat dari tergadainya pendapatan tadi,” tegasnya.

“Bukankah SK itu bentuk legitimasi dari rakyat, lalu kenapa itu digadaikan, kan ironis sekali. SK yang sudah digadaikan dampaknya bakal sulit mengawasi perilaku wakil rakyat. Jadi kan bisa muncul stigma kalau anggota DPRD malas, tidak produktif dan terkadang bermain proyek,” kata dia.

Masih kata Yusdianto, ulah DPRD yang suka menggadaikan SK juga dampak dari beban biaya politik tinggi yang harus ditanggung. Dikatakannya, tidak bisa dipungkiri jika para anggota DPRD harus mengeluarkan dana tidak sedikit saat Pemilu 2019 lalu.

Bahkan, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan ada beberapa dewan yang nekad meminjam uang untuk bisa duduk di gedung parlemen. Setelah jadi, kata dia, kini anggota dewan harus mengembalikan cost politik tersebut.

“Bagi anggota DPRD yang dulunya sudah mengeluarkan duit banyak, tentu sekarang berpikir bagaimana mengembalikan lagi uang tersebut. Salah satunya ya dengan meminjam uang ke bank dengan menggadaikan SK tadi,” paparnya.

“Hal ini juga bisa membuka peluang wakil rakyat bermain proyek. Pasalnya, dengan digadaikan SK tersebut tentu tunjangan yang diterima juga akan berkurang,” ujarnya.

Pernyataan sama disampaikan Pengamat Pemerintahan Universitas Lampung Robbi, bahwa fenomena banyak anggota dewan yang langsung menggadaikan SK di bank usai dilantik bukanlah hal yang baik.

Namun, lanjut dia, perlu juga dilihat terlebih dahulu berapa presentase anggota DPRD yang meminjam uang ke bank. “Bila cuma sedikit tentu tidak bisa digeneralisir. Tapi apabila lebih dari 30 sampai 50 persen,  artinya banyak anggota dewan yang saat kampanye berhutang dan berupaya mencicilnya dengan berhutang kembali di bank,” tandasnya.

Ia menegaskan, fenomena ini tidak baik untuk kelanjutan pelaksanaan tugas dalam sebuah lembaga legislatif. Karena, kinerja anggota dewan bakal tidak maksimal akibat memikirkan hutang baru yang harus dibayar.

“Dengan pendapatan yang akan diterima jauh berkurang, tentu DPRD tidak bisa bekerja secara maksimal. Ini yang dikhawatirkan DPRD akan mengenyampingkan kepentingan rakyat atau konstituennya,” terang dia.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Mingrum Gumay mengingatkan kepada anggota DPRD khususnyan dari PDI Perjuangan agar lebih mempertimbangkan kemampuan jika ingin meminjam uang di bank.

Sebab, menurutnya, jika terlalu memaksakan diri untuk meminjam uang di bank namun tak memperhatikan kemampuan keuangan, maka penghasilan rutin yang didapat bisa habis untuk membayar angsuran pinjaman ke bank. Sehingga, bisa berdampak pada menurunnya tingkat kinerja anggota dewan.

“Boleh-boleh saja (meminjam uang di bank), tapi harus ada batas kewajaran, peruntukannya diharapkan sesuai dengan kepentingan dengan hubungan kinerja. Kalau karena membayar angsuran pinjaman kemudian gajinya jadi sedikit, sekarang bagaimana,” ujar Mingrum kepada Kupas Tuntas, Kamis (22/08/2019).

Lebih lanjut Mingrum mengatakan, PDI Perjuangan nantinya akan menetapkan jumlah maksimal pinjaman yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi di Lampung. Dengan demikian, setiap anggota DPRD asal PDI Perjuangan tidak boleh meminjam lebih dari jumlah yang ditetapkan partai.

“Meminjam boleh tapi ada batasan, tidak boleh kurang gajinya dari sekian juta. Jangan sampai gajinya kurang dari Rp6 juta, karena ada pemotongan kegiatan partai dan sebagainya,” kata Mingrum mengingatkan.

Mingrum mengaku hingga kini belum pernah meminjam uang ke bank dengan menggadaikan SK. “Bukan berarti aku punya uang lebih, tapi memang nggak, gaji aku utuh. Mau beli apa sih, harus pinjam di bank. Aku takut kalau gaji aku habis untuk bayar cicilan kredit, malah kerjanya nggak semangat,” tuturnya.

Sebaliknya, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Bambang Suryadi mengaku pernah meminjam uang di bank dengan menggadaikan SK anggota DPRD.

“Pernah lah (meminjam uang di bank). Yang penting ngukur kemampuan saja. Kalau dihabisin kacau,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Meski pernah memiliki kewajiban membayar angsuran pinjaman ke bank, Bambang memastikan tak ada masalah dengan kinerjanya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.

“Nggak ada masalah kalau saya meminjamnya pakai ukuran baju saya (kemampuan), intinya saya harus nunggu setiap bulan masih punya penghasilan. Yang terpenting jangan sampai gajinya habis untuk membayar angsuran. Kita bisa mengukur. Tergantung manusianya menurut saya. Kalau gajinya berapa, yang dipinjamin berapa, jangan dipinjamin semua,” terangnya. (Sule/Erik)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 23 Agustus 2019 berjudul “DPRD, Pengabdian atau Bisnis?”

Facebook Comments