Beranda Bung Kupas

Dewan Tergoda Main Proyek

161
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zainal Hidayat

Kupastuntas.co, Bung Kupas – Memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mungkin menjadi impian hampir semua orang. Sayangnya, meskipun dibayar dengan gaji yang sangat tinggi, anggota DPRD terkadang belum puas dengan apa yang sudah didapatnya.

Terbukti, tak jarang anggota dewan yang terjerat kasus korupsi baik itu yang muasalnya dari pembayaran fee dari sebuah proyek maupun  oknum wakil rakyat terlibat langsung dalam sebuah pengerjaan proyek.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), DPRD memiliki tiga kewenangan yakni budgeting (pengesahan anggaran), controling (mengontrol eksekutif) dan legislasi (membuat UU). Pemda tidak bisa menjalankan anggaran yang ada dalam APBD, jika belum disahkan oleh DPRD.

Secara eksplisit memang tidak ada peraturan yang melarang anggota DPRD untuk menjabat sebagai direksi dan komisaris suatu perseroan. Selain itu, anggota DPRD juga tidak dilarang untuk duduk sebagai pemegang saham suatu perseroan.

Namun, harus diingat bahwa pekerjaan lain apapun yang juga dilakukan oleh anggota DPRD, tidak boleh ada hubungannya dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPRD.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai (salah satunya) pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR/DPRD serta hak sebagai anggota DPR/DPRD.

Sehingga, pejabat yang telah menerima upah yang bersumber dari APBD danAPBN, tidak dibolehkan mengerjakan suatu proyek. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit oknum anggota DPRD yang secara sembunyi-sembunyi ikut meminta proyek ke dinas. Meskipun, dalam pengerjaannya biasanya dilakukan pihak lain atau bukan atas nama oknum anggota DPRD yang bersangkutan.

Jika kemudian anggota DPRD asik mengurusi kepentingannya sendiri, lalu apa yang bisa dilakukan untuk konstituennya. Sudah seyogyanya DPRD melaksanakan 3 tupoksinya itu, tanpa diembel-embeli bisnis lain dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Jika sampai itu terjadi, harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum sehingga bisa memberikan efek jera. (**)

Facebook Comments