Beranda Bandar Lampung

Nasib Kapal Tongkang di Perairan GAK, Tak Kantongi SIKK dan Ditarik KSOP Bakauheni

132

 

Kapal tongkang terlihat di perairan Gunung Anak Krakatu, Jumat (30/08/2019). Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Nasib┬ákapal tongkang milik PT Lautan Indonesia Persada (LIP) yang beberapa hari lalu mengeruk pasir di perairan sekirat Gunung Anak Krakatau (GAK), kini telah bersandar di dekat Dermaga 5 Pelabuhan Bakauheni.

Kapal tongkang yang sempat meresahkan masyarakat Pulau Sebesi itu ditarik oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balauheni pada Sabtu (31/8) lantaran dalam beroperasi tak mengantongi Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

“Mereka (PT LIP) ini kan sudah saya kasih tahu sebelum persoalan kapal tongkang itu bergejolak di masyarakat, saya minta cek dulu apakah sudah memiliki SIKK, ternyata mereka belum punya,” ujar Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo didampingi Kabid Teknik Sarana dan Prasarana, Yudi Hendra Pasaribu, Minggu (1/9).

Dikatakan Bambang, PT LIP sejauh ini baru mengantongi surat rekomendasi dari KSOP Bakauheni, dan perusahaan sama sekali belum menindaklanjutinya ke Kementerian Perhubungan untuk penerbitan SIKK.

“Pentingnya SIKK karena dia masih berada di wilayah Pelabuhan Bakauheni sehingga harus memiliki SIKK untuk keselamatan pelayaran. Dia dulu pernah dapat rekomendasi dari KSOP Bakauheni tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti,” katanya.

“Rekomendasi itu tidak bisa dipegang dia, harus dilanjutkan sampai keluar SIKK. Jadi dia harus meminta rekomendasi ulang lagi ke KSOP Bakauheni, kalau sudah terbit SIKK baru dia boleh beroperasi,” imbuhnya.

Begitu juga dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki PT LIP, lanjut dia, berdasarkan pasal 96 (b1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

“Jadi IUP yang sudah terbit tapi belum pernah operasional, dianggap IUP yang bersangkutan dibekukan secara otomatis walau masa berlakunya masih lama. Tapi kalau dia operasional dia boleh lanjut sesuai masa berlakunya IUP,” jelasnya. (Erik)

Facebook Comments