Beranda Bandar Lampung

Yusdianto: Anggota DPRD Lampung Harus Sinergi dengan Pemprov

24
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Sebanyak 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Lampung akan resmi dilantik pada Senin (02/09/2019).

Menanggapi hal tersebut, Pengamat sekaligus Akademisi Hukum tatanegara Universitas Lampung Yusdianto mengatakan, pada dasarnya yang paling utama adalah menciptakan sinergitas antara legislatif dengan eksekutif. Menurutnya selama ini yang menjadi kendala adalah terkait masalah keharmonisan antara kedua lembaga tersebut.

“Apalagi kita ketahui program Gubernur ada 33 untuk mewujudkan Lampung Berjaya, itu semua perlu dukungan politik. Baik legislatif (peraturan daerah), anggaran, dan pengawasan,” ungkapnya.

Selain itu, Yusdianto juga mengatakan, yang menjadi menjadi krusial adalah justru selama ini DPRD terkadang menjadi penghambat dari program dan visi misi kepala daerah. Sehingga apabila dicermati, belakangan ini peran DPRD kurang maksimal dalam mendorong Visi misi kepala daerah.

“Kalau kita cermati, peran DPRD banyak yang tidak sesuai dengan target, misalnya dalam program administrasi daerah. Banyak perda yang semangatnya berbeda denggan visi misi kepala daerah,” ujarnya.

Menurutnya, di mata masyarakat, DPRD tidak bekerja dengan benar, misalnya melakukan pengawansan secara tidak benar. Terkait kinerja eksekutif. Maka dari itu, DPRD kedepan akan memiliki PR yang cukup banyak, terutama menyelaraskan  dan mengujudkan Lampung berjaya, maka harus segera dibentuk sinergitas antara Dewan dengan Gubernur, terkait memulai tahapan-tahapan pelaksanaa pekerjaan, yang sekarang ditunggu realisasinya, karena ini penting diback up DPRD.

“Yang perlu kita lihat dengan 85 anggota, pihaknya berharap DPRD melaksanakan kerja cepat, cerdas yang betul-betul mewujudkan mimpi masyarakat. Misalnya koreksi dari BPK dan KPK itu menjadi modal, bagi DPRD untuk meneguhkan semangat komitmen dalam hal penyelenggaran pemrintahan,” kata dia.

Dan yang terakhir adalah dengan jumlah dewan yang sebanyak 85 orang itu adalah bagaimana mewujudkan berbagai inovasi dalam hal meningkat APBD. Pihaknya menilai hal ini mesti menjadi catatan bagi DPRD, belum peran kewenangan wajib, lemburan dan tambahan, yang diatur UU/23/2017.

Intinya, anggota dewan bertanggung jawab dengan suara yang mereka dapatkan pada proses pemilihan kemarin. Karena anggota dewan sudah bukan waktunya lagi memikirkan partai, tapi sudah berbicara kepentingan masyarakat secara garis besar.

“Jadi anggota dewan jangan hanya diam ngantor duduk aja, apalagi mengikuti projek-projek yang dianggap negatif oleh masyarakat,” tandasnya.

(Sule)

Facebook Comments