Beranda Bandar Lampung

PT Lautan Indonesia Persada Eksploitasi Pasir Laut di Perairan Gunung Anak Krakatau

160
Kapal tongkang terlihat di perairan Gunung Anak Krakatu, Jumat (30/08/2019). Foto: Ist/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung Kapal tongkang yang melakukan eksploitasi pasir laut di perairan Gunung Anak Kratakau (GAK) sejak Jumat (30/08/2019), akhirnya terungkap. Kapal itu diduga milik PT Lautan Indonesia Persada (LIP).

Data yang dihimpun Kupas Tuntas, dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT LIP ditandatangani Budi Harto HN selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung pada 26 Maret 2015.

Dalam dokumen itu disebutkan, PT LIP berdomisili di Jakarta Utara. PT LIP mendapatkan izin usaha tambang seluas 1.000 hektare (Ha) dengan komoditas pasir laut (bebatuan) di Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Menyikapi hal itu, Kasatgas Korsupgah Wilayah III pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria menegaskan tidak dibenarkan ada aktivitas penambangan di wilayah Gunung Anak Krakatau (GAK). Karena, GAK masuk dalam wilayah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Dian Patria mengatakan, pihaknya telah mendiskusikan hal itu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. “Dibentuk tim yang di sana ada dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Biro Hukum,” kata Dian Patria.

Dian melanjutkan, tim ini nantinya akan konsen untuk mempertimbangkan apakah tambang pasir laut sudah sesuai dengan izin yang ada, dampak lingkungan pada daerah tempat tambang pasir beroperasi dan sebagainya.

Dian menambahkan, diskusi dengan Pemprov Lampung juga membahas mengenai dokumen kapal isap yang digunakan untuk menambang pasir laut yang berada di Lampung Selatan, Lampung Timur dan Tulang Bawang. “Apapun itu, tidak boleh ada kegiatan penambangan, titik. Dalam RZWP3K itu, tidak ada diakomodir tentang penambangan,” ujar Dian.

Masih kata Dian, jika tim nanti menemukan pelanggaran-pelanggaran, maka akan ada rekomendasi sanksi yang harus dipertegas. Yakni, dengan memblokir akses penambang atau bahkan jika penambang itu memiliki izin namun melanggar, akan diblokir izinnya melalui DPMPTSP.

“Di sana lah fungsi DPMPTSP. Izin yang dimiliki itu bukan harga mati. Kalau melanggar, izinnya direkomendasikan untuk dicabut, diblokir,” tegasnya. (Ricardo/Dirsah)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Senin, 02 September 2019 dengan judul PT LIP Eksploitasi Pasir Laut Seluas 1000 Ha di Lamsel”

Facebook Comments