Beranda Daerah Lampung Pesawaran

Calon Kades Terpilih Bisa Gagal Dilantik Jika Terbukti Lakukan Money Politic

885
Ilustrasi Pilkades

Kupastuntas.co, Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengimbau para calon Kepala Desa yang ikut menjadi peserta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak untuk tidak melakukan black campaign maupun money politic (politik Uang). Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setdakab Pesawaran Isroni Mihradi, saat dihubungi Kupas Tuntas, Selasa (03/09/2019).

“Ya, untuk menjaga agar pelaksanaan Pilkades serentak di Pesawaran berjalan aman, lancar dan sejuk, kami mengimbau seluruh lapisan elemen masyarakat dan para Cakades untuk bisa saling berkompetisi dengan fair tanpa adanya black campaign maupun money Politic,” ungkapnya.

Menurutnya, Calon Kepala Desa bisa gagal dilantik jika terbukti melakukan money politic maupun black campaign. “Kalau dalam masa tahapan sebelum pelaksanaan pencoblosan belum ada regulasi yang mengatur jika calon Kades bisa digugurkan, tapi jika ada dugaan pelanggaran money politic ataupun black campaign yang dilakukan Calon Kades terpilih, bisa buat pengaduan tapi dengan catatan yang membuat pengaduan harus calon kades lain yang bersangkutan dengan membawa bukti dan saksi yang jelas,” ujarnya.

“Dan dasar pengaduan itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 pasal 58,” timpalnya.

Ia pun menerangkan, ada mekanisme yang harus dilakukan dalam melakukan pengaduan tersebut. “Jadi yang bisa buat pengaduan itu hanya calon kades lainnya yang ikut menjadi peserta Pilkades, dengan cara buat pengaduan kepada panitia Pilkades nanti disampaikan kepada Pemkab dan selanjutnya akan diselesaikan di pengadilan, makanya kita minta bukti dan saksi yang jelas,” terangnya.

Ditambahkannya, pelaksanaan Pilkades tidak bisa disamakan seperti Pemilu beberapa waktu lalu. “Kalau Pilkades ini kan tidak lembaga pengawas seperti pemilu, makanya jika ada dugaan pelanggaran kita minta untuk diselesaikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pengadilan,” tambahnya.

Sebab, kata dia, money Politic bisa menciderai jalannya demokrasi Pilkades serentak di Kabupaten Pesawaran. “Maka dari itu, pengawasan sebaiknya dilakukan oleh semua pihak baik dari masyarakat, tim sukses dan Calon Kades,” katanya.

Diketahui, pada tahun ini (2019) ada sekitar 80 desa di Kabupaten Pesawaran yang akan melakukan Pilkades serentak. (Reza)

Facebook Comments