Beranda Bandar Lampung

Kapal Tongkang Terparkir Berhari-hari di Perairan GAK, KSOP Sebut Belum Ada Kegiatan Tambang Pasir, Benarkah?

53
Kapal tonkang terlihat di sekitaran perairan Gunung Anak Krakatau. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Lampung Selatan – Pihak KSOP Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan memastikan bila hingga saat ini belum ada aktivitas pengerukan/penyedotan tambang pasir di perairan Gunung Anak Krakatau (GAK) yang dilaksanakan PT Lautan Indah Persada (LIP).

Perwakilan KSOP Pelabuhan Bakauheni, Fery Yamin menegaskan belum ada aktivitas apapun dari pihak PT LIP, meskipun kapal tongkang tersebut sudah terparkir di lokasi perairan GAK sejak beberapa hari terakhir. “Belum-belum-belum, nggak ada itu. Belum ada aktivitas apapun,” ujarnya, kemarin.

Ketika ditanya apakah bakalan ada sanksi atas aktivitas perusahaan terkait soal aktivitas PT LIP, Fery sekali menegaskan bila tidak ada sanksi apapun untuk perusahaan yang diduga akan mengeksploitasi perairan GAK. “Sanksi bagaimana, orang belum ada aktivitas,” jelasnya.

“Tidak ada untuk penahanan kapal, kalau pun ada permasalahan paling dilakukan penundaan saja. Penahanan itu kalau ada instruksi dari pengadilan, makanya kalau ditahan itu tidak ada,” tegas Fery.

Ia pun memastikan bila PT LIP telah mengantongi dokumen perizinan yang sah dari instansi terkait sesuai dengan kewenangan terkait izin yang dikeluarkan.

“Semua perizinannya sudah semua. Itu kami telah melihatnya sendiri. Tidak mungkin juga saya menyampaikan ini, apabila masih katanya-katanya. Makanya saya katakan mereka lengkap. Salah pula kami kalau tidak melayani perusahaan yang ingin berusaha di Lampung Selatan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, konflik itu muncul karena pada saat pihak PT LIP akan melaksanakan sosialisasi, masyarakat menolak itu. “Itu masyarakat pulau sebesi. Pada saat ada sosialisasi mereka menyatakan tidak setuju. Nah kalau sampai kesana, itu kita serahkan ke mereka (PT LIP dan masyarakat). Tapi kalau dilihat dari perizinannya itu lengkap semua,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, Pemkab Lampung Selatan pada tahun 2014 telah mengeluarkan peraturan daerah Nomor 11/2014 tentang mitigasi regional dan bencana geologi.

Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan Edi Widarto menegaskan bila perda soal mitisgasi itu masih berlaku hingga saat ini karena tidak pernah dicabut, direvisi atau semacamnya. “Ada kok, belum pernah dicabut atau direvisi kalau soal perda itu,” jelasnya. (Ricardo/Erik/Dirsah)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 03 September 2019 dengan judul “PT LIP Diduga Pemain Lama Tambang Pasir Laut, KLHK Turun Tangan Lakukan Penyelidikan”

 

Facebook Comments