Beranda Bandar Lampung

Mulai 1 Januari 2020, Iuran BPJS Kesehatan Kelas I dan II Naik 100 Persen

208
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Jakarta – Pemerintah sudah bulat menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, kenaikan iuran itu akan mulai berlaku mulai 1 Januari 2020.

Namun, ini berlaku hanya untuk kelas I dan kelas II. Untuk kenaikan iuran kelas III masih ditunda karena mendapat penolakan dari DPR.

“Yang kelas I dan kelas II mulai 1 Januari 2020 jadi Rp160.000 dan Rp110.000, sehingga kami bisa sosialisasi untuk masyarakat,” kata Mardiasmo usai rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Selasa (03/09/2019).

Ia melanjutkan, untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III masih ditunda setelah Komisi IX dan XI DPR menolak usulan itu. DPR meminta pemerintah melakukan pembersihan data sebab terjadi karut-marut data.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III juga dinilai akan membebani masyarakat bawah. Meski begitu, kata Mardiasmo, keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih harus menunggu restu presiden melalui peraturan presiden.

Diketahui, tahun 2019 defisit BPJS Kesehatan diproyeksikan sudah mencapai Rp32,8 triliun. Angka ini akan terus membengkak bila tidak ada kebijakan pembenahan salah satunya kenaikan iuran.

Menurut Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, proyeksi defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp77,8 triliun pada 2024. “Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya policy mix, artinya meningkatkan iuran kemudian kaitannya dengan bauran kebijakan, akan terjadi defisit ini semakin lebar,” kata dia.

Selain itu, diduga ada sebanyak 2.348 perusahaan melakukan manipulasi data gaji pegawai untuk membayar iuran BPJS Kesehatan lebih kecil. Hal inilah menjadi salah satu penyebab BPJS Kesehatan tekor. Terkait hasil audit BPKP itu, BPJS Kesehatan memastikan akan melakukan tindak lanjut termasuk menggunakan pendekatan sanksi kepada perusahaan.

“Tindak lanjutnya akan kami perbaiki data, yang menolak kemudian kami lakukan pendekatan sanksi, sebagaimana datanya saat ini,” ujar Fachmi Idris.

Namun, lanjut diam tidak semua iuran ditanggung oleh karyawan sebab 4 persennya dibayarkan oleh perusahaan dan sisanya 1 persen dibayar karyawan. Agar bayaran iuran lebih kecil, banyak perusahaan mengakalinya dengan menurunkan data gaji karyawan ke BPJS Kesehatan. Fachmi menargetkan perbaikan data bisa selesaikan September 2019 ini.

“Kalau kami prinsipnya, semakin cepat cleasing data akan semakin bagus. Saya ingin September selesai deh. Tergantung bagaimana koordinasi Kemensos dan Kemendagri,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat. Artinya, peserta BPJS Kesehatan kelas I yang tadinya hanya membayar Rp80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp160.000. Kemudian peserta kelas II membayar Rp110.000 dari yang sebelumnya Rp51.000. Sementara peserta mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp25.500 harus menaikkan iuran bulanan menjadi Rp42.000 per bulan. (Kps)

Artikel ini telat terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu, 04 September 2019 dengan judul “Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020″

Facebook Comments