Beranda Bung Kupas

Ada Konsekuensi

22
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zainal Hidayat, Pemimpin Redaksi Kupas Tuntas.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemprov Lampung sudah melarang PT Lautan Indonesia Persada (LIP) melakukan aktifitas pertambangan di perairan Gunung Anak Krakatau (GAK). Namun, Pemprov Lampung masih mengkaji secara mendalam terkait rencana pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang pernah diterbitkan untuk PT LIP pada 2015 lalu.

Pemprov Lampung masih mengkaji secara lebih teliti apa konsekuensi yang akan diterima, jika IUP PT LIP dicabut. Mengingat IUP tersebut masih akan berlaku hingga 26 Maret 2020 mendatang. Sehingga masih ada waktu untuk beroperasi selama tujuh bulan ke depan.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Pasal 79 disebutkan, dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi. Dalam pasal lainnya disebutkan, penambangan yang bisa dilakukan hanya untuk gas dan minyak bumi.

Selanjutnya, dalam ketentuan peralihan Pasal 96 huruf b disebutkan izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan salah satunya dalam angka 3. Yaitu untuk yang sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

Pasal inilah kini kemungkinan yang masih dipertimbangkan oleh Pemprov Lampung. kata-kata “penggantian yang layak” inilah yang mungkin masih dikaji lebih jauh lagi. Pasalnya, hal itu tidak terlepas dari nilai nominal atau materi yang harus diberikan sebagai kompensasi terhadap perusahaan yang izinnya masih berlaku namun harus dicabut.

Di sisi lain, Perda RZWP3K secara tegas menyebutkan jika di sekitaran perairan GAK tidak dibenarkan lagi ada eksploitasi tambang pasir laut. Sehingga siapapun yang melakukan aktifitas penambangan bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Sehingga bisa dikenai sanksi pidana dan denda.

Yang pasti, Pemprov Lampung harus tegas dalam menyikapi setiap bentuk eksploitasi penambangan, yang dilakukan di wilayah perairan GAK. Siapapun dia harus dilarang melakukan hal itu, karena banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan baik terhadap alam sekitar maupun warga setempat.

Tidak berlebihan, jika warga Pulau Sebesi menolak semua bentuk penambangan yang dilakukan di wilayah perairan GAK. Mereka sudah merasakan langsung bagaimana dahsyatnya tsunami beberapa waktu lalu, yang diduga terjadi akibat terjadinya longsor di lereng GAK. Bila pasir laut di perairan GAK terus dieksploitasi, ada kekhawatiran lereng GAK kembali mengalami longsor. Untuk itu, hal itu harus dicegah sejak dini. (ZH)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 06 September 2019 dengan judul “Ada Konsekuensi”

Facebook Comments