Beranda Bung Kupas

Sulit Disentuh

80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zainal Hidayat, Pemimpin Redaksi Kupas Tuntas.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Dalam sebulan terakhir KPK hilir mudik di Provinsi Lampung, bahkan hingga ke daerah-daerah. KPK sangat intens menyoroti soal perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, pajak daerah dan beberapa hal lain yang bersinggungan dengan pendapatan daerah maupun negara. KPK ingin Pemprov Lampung dan pemkab/pemkot bisa maksimal memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai perizinan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola pengusaha di Lampung.

Salah satu yang menjadi atensi KPK adalah pajak air tanah. KPK sempat dibuat heran dengan pemasukan pajak air tanah di Lampung yang dinilai masih minim. Pasalnya, pajak yang disumbang tidak sesuai dengan izin titik air tanah yang sudah diberikan. KPK pun mengimbau para pengusaha untuk taat dengan aturan yang ada terkait pajak air tanah ini.

Hasil penelusuran Kupas Tuntas terhadap perusahaan produksi gula terbesar di Provinsi Lampung, ternyata pajak air tanah yang disumbang hanya berkisar Rp8 juta-Rp17 juta per bulan dari setiap anak perusahaannya. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan besar, karena luas HGU yang dimiliki perusahaan itu total menyentuh 75 ribu hektare lebih. Sebagai perbandingan, perusahaan lain yang juga mengelola sektor perkebunan, bisa menyumbang pajak air tanah mencapai Rp30 juta per bulan.

Data itu berhasil digali dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Tengah. Yang mengherankan, di Kabupaten Tulang Bawang dua anak perusahaan penghasil gula itu diduga hanya memiliki 14 dan 16 titik air tanah, sesuai keterangan Bapenda Tulang Bawang.

Anehnya, selama ini Bapenda hanya menghitung pajak air tanah sesuai dengan laporan pemakaian air dari pihak perusahaan. Pihak Bapenda Belum pernah melakukan pemeriksaan titik air tanah secara menyeluruh di perusahaan tersebut.

Bahkan, saat DPRD Lampung yang mencoba melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan setempat, juga tidak pernah diizinkan. Selalu saja ada dalih agar legislator tidak bisa memasuki lokasi perusahaan itu.

Sebuah hal yang lucu, jika pihak eksekutif dan legislatif tidak pernah bisa memeriksa apa isi dalam areal perkebunan milik perusahaan itu. Sudah menjadi hukum alam, jika seseorang tidak mau terbuka maka  kemungkinan besar ada yang ditutup-tutupi. Dan mungkin itu mengandung persoalan yang cukup besar, sehingga ditutupi sedemikian rupa.

Sebaliknya, jika perusahaan bersikap terbuka dan transparan dengan pihak legislatif dan eksekutif , termasuk saat diperiksa isi kebunnya, bisa dipastikan jika perusahaan itu sudah menjalankan semuanya sesuai aturan yang berlaku. Supaya tidak ada prasangka yang bukan-bukan, maka pihak-pihak terkait khususnya Pemprov Lampung dan Pemkab harus bisa bersikap tegas. Sehingga tidak ada satu pun perusahaan di Lampung ini yang tidak bisa disentuh oleh pihak eksekutif maupun legislatif. (ZH)   

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Senin, 09 September 2019 dengan judul “Sulit Disentuh

Facebook Comments