Beranda Bandar Lampung

Di Balik Kasus Bupati Lamsel : Siasat KPK Bidik Zulhas dan Wakil Bendahara Jokowi

1178
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kantor KPK RI. foto : Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) untuk kasus Bupati Lampung Selatan (Lamsel) non aktif Zainudin dalam kasus korupsi. Zainudin dijadikan terdakwa sebagai penerima gratifikasi dan juga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut KPK, ada total sekitar Rp106 miliar uang haram yang diterima Zainudin.

Langkah untuk mengajukan kasasi menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto, berdasarkan hasil rapat para pimpinan lembaga antirasuah itu. Pengajuan kasasi dilakukan Kamis (15/08/2019) lalu.

Namun, keputusan dari kasasi ini belum juga keluar dari MA.

“Belum ada progres yang berkaitan dengan kasasi kasus korupsi Bupati Lamsel dari MA,” ujar Wawan Yunarwanto saat dikonfirmasi, Senin (16/9/2019).

Untuk diketahui, isi dari kasasi yang diajukan KPK tidak berbeda dengan apa yang disampaikan sebelumnya ketika KPK mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Hal ini ditegaskan oleh JPU KPK Subari Kurniawan dan Wawan Yunarwanto.

“Kurang lebih sama. Inti dari kasasi sama (dengan materi banding). Kita tuangkan di memori kasasi,” ujar Wawan Yunarwanto.

Wawan tidak membantah saat ditanya kemungkinan nama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan akan dimasukkan ke dalam materi kasasi.

“Intinya kita kembali kepada tuntutan kita di awal. Terkait keterlibatan Zulkifli Hasan, itu sudah kita uraikan di tuntutan awal tapi tidak diterima oleh hakim,” terangnya.

KPK Subari Kurniawan menyebutkan majelis hakim yang diketuai Mien Trisnawaty dianggap telah menghilangkan unsur tindak pidana gratifikasi Zainudin Hasan. JPU KPK saat itu melihat ada kerancuan dalam keputusan hakim.

“Kami melihat ada sedikit kerancuan. Putusan ini sebenarnya tidak merugikan. Cuma konstruksi hukumnya janggal,” ujar Subari.

Kejanggalan yang dimaksud Subari terkait adanya aliran uang yang masuk ke Zainudin Hasan melalui rekening milik Gatoet Soeseno sebesar Rp3,1 miliar yang berasal dari PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT Johnlin. Zainudin juga menerima aliran uang lainnya melalui rekening nama Sudarman yang berasal dari PT Estari Cipta Persada sebesar Rp4 miliar.

PT Baramega Citra Mulia berdiri karena adanya pemberian izin pengelolaan hutan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tahun 2010 silam. Zainudin diberi izin mengelola kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batu bara serta sarana penunjangnya seluas 490,56 hektare pada kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.

Subari Kurniawan menyatakan penerimaan uang miliaran rupiah itu berlangsung sejak 2010 hingga Zainudin Hasan menjabat sebagai bupati atau penyelenggara negara. Aliran uang yang diterima Zainudin Hasan disebut jaksa dalam dakwaannya sebagai tindak pidana gratifikasi dan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tapi pidana gratifikasi tidak bunyi dalam putusan hakim. Ini lucu,” kata Subari. Hakim, kata Subari malah melihat tindak pidana gratifikasi Zainudin Hasan hanya terbukti ketika Zainudin Hasan menerima uang Rp200 juta dari Kadis Pendidikan Lampung Selatan, Thomas Amirico.

Berdasarkan hasil reportase Tempo.co, Rabu (10/4/2019) dengan judul Tantangan Komisi Menyentuh Petinggi.

Aliran uang tadi antara lain berasal dari korporasi yang mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Zulkifli pada 2011. Salah satu sumber gratifikasi yang masuk ke Zainudin Hasan itu berasal dari PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT Jhonlin milik Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Pengusaha batu bara ini mendapatkan izin pinjam pakai lahan hutan produksi seluas 490,56 hektare di Kalimantan Selatan.

Dari penelusuran Tempo, yang diterbitkan pada Rabu (12/12/2018) dengan judul Haji Isam Disebut Terkait PAN Kalsel Dukung Jokowi, Siapa Dia?, Haji Isam merupakan pengusaha sempat yang masuk menjadi Ketua Dewan Penasehat PAN Kalsel. Namun jabatan itu hanya sebentar didudukinya. Kemudian, dia memutuskan mundur.

Berdasarkan surat keputusan tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf tertanggal 19 Agustus lalu, nama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam tercatat menduduki posisi wakil bendahara. (Ricardo)

Facebook Comments