Kupastuntas.co, Bandar Lampung - PT Sugar Group Companies (SGC) terlibat mendanai calon kepala daerah di Lampung sudah bukan rahasia lagi. Dalam sejumlah kesempatan, sejumlah petinggi SGC bahkan tampil langsung di lapangan saat masa kempanye berlangsung.

Kolaborasi korporasi dengan politisi, saat ini sudah seperti hubungan yang saling membutuhkan dan memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme yang begitu kuat. Politisi butuh dukungan dalam hal pendanaan, sementara korporasi membutuhkan bantuan dalam perihal izin dan kelancaraan usahanya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Bandar Lampung (UBL), Erwin Oktavianto menyarankan sebaiknya pengusaha tetap dalam konteks yang netral dalam panggung politik. Netral dalam hal pengusaha hanya melihat perkembangan sejauh mana pemerintah memberikan kebijakan, dan bukan mengatur pemerintah dalam hal melaksanakan kebijakan. Apalagi mengatur dalam hal melakukan kecurangan.

"Sebenarnya perusahaan bisa saja mengatur pemerintah dalam hal yang positif, misalnya dengan memberikan masukan agar birokrasinya dapat berjalan dengan lancar, birokrasi yang lebih mudah, tidak berbelit-belit, demi meningkatkan perekonomian daerah. Namun kalau mengatur permasalahannya soal pajak, bermasalah terhadap lahan, sengketa dengan masyarakat dan sebagainya, untuk menutupi itu maka perusahaan akan memilih pimpinan yang bisa memback up dari kasus-kasus demikian. Dan itu sangat melanggar," kata Erwin.

Menurut Erwin, jika dilihat dari aspek besaran perusahan, sebenarnya masih banyak perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan PT SGC. Dan itu tidak mengurusi masalah politik praktis. Perusahaan lain berjalan sesuai tupoksi bisnis perusahaan.

Dia menyesalkan, adanya dugaan penggelapan pajak oleh PT SGC. Karena tentu hal itu adalah sebuah pukulan bagi Provinsi Lampung yang notabenenya sedang gencar meningkatkan pendapatan daerah. Apalagi diketahui bahwa sumber pembangunan daerah berasal dari pendapatan pajak.

"Di mana pajak memiliki peran penting dalam hal membentuk struktur keuangan daerah yang nantinya dibelanjakan kembali untuk kegiatan pembangunan. Tentu aspek dari ekonominya akan sangat besar. Harusnya pendapatan pajak itu bisa dimanfatkan untuk pembangunan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan laju investasi daerah. Tapi karena diduga digelapkan jadi tidak bisa digunakan," jelasnya.

Dia berharap kedepan ada pemimpin yang baik dalam mengelola daerah. Namun ketika pemimpinnya saja didukung oleh pihak yang ingin menutupi kecurangan dan sebagainya, tentu harapan itu hanya tinggal harapan.

"Kita berharap kedepan semua kecurangan yang melibatkan perusahaan harus bisa dibersihkan.  Dan ketika terbukti bersalah, ini harus divonis dengan seadil-adilnya. Sehingga kalau misalnya terbukti ada kecurangan pembayaran pajak dan sebagainya maka nantinya pasti kan ada penyitaan dan harapan kita bisa membangun Lampung lebih baik," tandasnya.

Sayangnya, PT SGC belum memberikan jawaban atas sejumlah persoalan menyangkut perusahaan gula tersebut. Wartawan Kupas Tuntas, masih terus berupaya melakukan konfirmasi melalui Humas PT SGC, Heru Sapto. Dihubungi semalam, nada sambung Hp-nya aktif, tapi tidak dijawab. Pertanyaan yang dikirim via whatsapp juga tak dibalasnya.  (Sule/Erik)

Telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu, 18 September 2019