Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sejumlah persoalan yang menyeret nama PT Sugar Group Companies (SGC), menarik perhatian aktivis kampus. Mahasiswa mendorong KPK mengungkap Tuntas  skandal yang melibatkan perusahaan kebun tebu itu.

Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila), M  Hadiyan Rasyidi mengatakan skandal PT SGC merupakan suatu hal yang harus diungkap tuntas oleh KPK. “SGC kabarnya selalu ada di balik suksesi kepemimpinan kepala daerah di Lampung. Ini sudah bukan rahasia lagi. Mereka para politisi yang disokong SGC harus menjawab hal ini,” kata Hadiyan, Kamis (19/09/2019).

Menurutnya, korporasi kurang pas masuk di panggung politik. Sebaiknya, korporasi murni mengurusi bisnis dan mengikuti mekanisme yang ada. "Kami BEM Unila sudah satu tahun ini mengkritisi pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung, yang secara nyata terjadi politik uang. Sebagai bukti, BEM Unila sempat memberikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Lampung," ujarnya.

Hadiyan menerangkan, fenomena yang paling menarik adalah ketika pimpinan perusahaan SGC hadir berfoto bersama dengan salah satu pasangan calon dan beredar di media dalam perhelatan pilkada dan pemilu beberapa waktu lalu.

"Penting bagi negara untuk hadir mengungkap ini. Ketika sekelas Bawaslu tidak dapat mengungkap ini, maka diharapkan KPK bisa andil dengan segala kelengkapannya untuk dapat mengungkap ini agar tidak hanya berakhir dalam sebuah praduga," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, ketika dibutuhkan KPK harus terjun ke Provinsi Lampung untuk dapat mengawasi dan mencari tahu dugaan-dugaan yang ada dalam kepentingan SGC terhadap Pemerintah Provinsi Lampung.

Di bagian lain, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bandar Lampung, Husni Mubarok meminta pemerintah agar terbuka dan mau menyerap aspirasi rakyat.

"Semangat itu ada pada semangat otonomi daerah, mengganti sentralisasi dengan desentralisasi. Saya pikir itulah yang harus di jalankan betul-betul," ungkapnya.

Ia mengatakan, setiap rakyat mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup dan menjaga kehidupan yang lebih baik.

"Maka siapapun pemimpin, pemerintah daerah harus mampu menciptakan kemakmuran, sebagai pembeda kepemimpinannya dari kepemimpinan yang sebelumnya dalam rangka menghantarkan rakyat Lampung ke tingkat mutu harkat dan martabat yang lebih baik," kata dia. (tim)