Kupastuntas.co, Tanggamus - Sejumlah elemen masyarakat, Kabupaten Tanggamus mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus di Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus, Kamis (10/10/2019).

Mereka yang datang merupakan gabungan antara masyarakat dan mahasiswa  yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (DPD LSM Pematang) dan LSM Solid itu mempertanyakan penanganan beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah dilaporkan ke Kejari Tanggamus.

Kasus-kasus tersebut adalah, kasus dugaan korupsi Proyek Pengadaan Prasarana Lampu Jalan dan FS Jalur Kereta Api Pringsewu-Gisting di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus, semasa Hamid Heriansyah Lubis (saat ini Sekdakab Tanggamus) menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis).

Kemudian, kasus dugaan penyimpangan kegiatan di institusi vertikal dana APBN di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung, dan kasus dugaan pemotongan dana operasional Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Tanggamus.

Massa yang datang dengan menggunakan angkutan perdesaan (angdes) dan sejumlah sepeda motor ini langsung menuju kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus, di Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus (Depan Mapolres Tanggamus) sekitar pukul 09.15 WIB, dikawal ketat sejumlah anggota Polres Tanggamus dan Satpol PP.

Setibanya didepan kantor kejaksaan, koordinator lapangan aksi,  Suadi Romli langsung berorasi. Sementara puluhan massa juga membentangkan poster yang semuanya berisi kecaman terhadap kinerja Kejari Tanggamus.

"Adanya dugaan  pembangunan sisi darat fasilitas pelabuhan Kota Agung  yang dikerjakan CV. Bahtera Jaya senilai Rp970.200.000, dikerjakan tidak sesuai dengan bestek, dan tidak berkualitas serta dibangun asal-asalan, hal itu terlihat bangunan retak dan berapa keramik dinding lepas," kata Suadi Romli.

Padahal, kata dia, pelaksanaan pembangunan ini diawasi melalui kegiatan supervisi oleh PT. Buana Rekayasa Adhigana senilai Rp67.800.000.

"Kami juga mempertanyakan kejelasan status hukum dugaan pemotongan dana operasional PPS dan KPPS Kabupaten Tanggamus, yang mana hingga saat ini tidak jelas di Kejaksaan Negeri Tanggamus," ujar Suadi.

Usai Suadi Romli, giliran aktivis mahasiswa, Reski melakukan orasi di atas atap yang di parkir di depan kantor Kejari Tanggamus. Reski menyampaikan sejumlah pertanyaan, di antaranya soal kinerja Kajari Tanggamus atas tugas fungsinya menangani kasus-kasus di Kabupaten Tanggamus selama bertugas di sana.

Ia juga mempertanyakan kasus dugaan korupsi Proyek Pengadaan Prasarana Lampu Jalan dan FS Jalur Kereta Api Pringsewu-Gisting di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus, saat Kadisnya di jabat Hamid Heriansyah Lubis. "Sampai di mana kasus yang diduga terjadi saat Hamid Heriansyah Lubis, menjadi Kadis Perhubungan. Dimana dia  saat ini telah menjadi Sekda," kata Reski.

Ia juga mempertanyakan masalah tugas fungsi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Tanggamus, terutama dalam pencegahan tindak pidana korupsi, yang selama ini dinilai kurang efektif.

"Bila Kejari tidak mampu bekerja sesuai tupoksinya, silahkan angkat kaki dari Kabupaten Tanggamus. Kami akan menyiapkan seribu koin untuk Kejari, koin itu nanti digunakan untuk mengerok bapak-bapak dan ibu-ibu di Kejari," kata Reski.

Bahkan Reski menantang para pejabat Kejaksaan Negeri Tanggamus dan stafnya untuk berdebat dengannya, terkait mandegnya penanganan kasus-kasus yang sudah dilaporkan tetapi penangananya belum jelas. "Silahkan kalian keluar, temui kami untuk klarifikasi. Jangan cuma ngintip di dalam," teriaknya.

Setelah beberapa lama orasi di depan, akhirnya pengunjukrasa ditemui Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaru Tanggamus, Ali Habib yang sejak kedatangan massa hanya mengamati di depan gerbang kantor Kejari Tanggamus.

Di hadapan pengunjuk rasa, Ali Habib mengatakan saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus dan pejabat Kejari sedang berada di Kejati Lampung.

Kepada pengunjukrasa, Ali Habib yang wanti-wanti enggan disebut sebagai perwakilan karena posisinya hanya Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, bukan pejabat informasi publik, menjawab satu per satu poin pertanyaan pengunjukrasa. Terkait kasus yang melibatkan Sekda, Hamid Heriansyah Lubis, Ali Habib menegaskan, kasusnya masih berjalan dan ditangani bidang intelijen.

"Tadi saya tanya kepada staf intelijen terkait untuk permasalahan Sekda, permasalahan Sekda, masih berjalan, posisi dibidang intelijen," katanya.

Sementara terkait penanganan dugaan pemotongan dana PPS dan KPPS. Menurut Ali Habib, saat ini penangananya sudah diserahkan dari bidang intelijen ke Pidsus (pidana khusus).

"Insya Allah dalam waktu dekat ini bidang Pidsus bergerak. Jadi soal pemotongan dana anggota KPPS oleh oknum PPK 19 kecamatan, sudah kita pegang semua datanya," tegasnya.

"Soal pelabuhan Kotaagung, kami belum mengetahui informasinya," tambah Ali Habib, yang dijawab pengunjukrasa memang kasus pelabuhan Kotaagung ini belum dilaporkan ke Kejari Tanggamus.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ali Habib, akhirnya pengunjukrasa membubarkan diri meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Kotaagung. (Sayuti)