Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, menegaskan bahwa tidak ada pungutan uang apabila ingin menduduki suatu posisi jabatan di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.

Penegasan itu disampaikan Herman usai melantik 68 pejabat eselon III dan IV di Gedung Semergou Pemkot setempat, Rabu (6/11). “Kita lihat saja, apa ada pejabat yang dirolling atau gonta ganti dalam waktu dekat, nggak ada kan. Terkecuali ada kesalahan yang sudah fatal, dan itu harus dicopot, ya saya copot dan diganti,” kata Herman.

Menurut Herman, berkembangnya isu jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Bandar Lampung, tidaklah benar dan haya menimbulkan persepsi negatif terhadap Pemkot Bandar Lampung.

“Saya tegaskan, di pemerintahan kota ini nggak ada jabatan pake bayar-bayar. Dari saya menjabat sebagai Wali Kota Bandar Lampung, sampai saat ini, satu sen pun semua pejabat tidak ada yang bayar-bayar. Boleh dicek,” tegasnya lagi.

Ia menjelaskan, bahwa ada beberapa pejabat yang dari 2010 dilantik sampai sekarang belum pernah dicopot atau dipindah dari jabatannya dan masih menggunakan SK mantan wali kota sebelumnya, Edi Sutrisno. “Seperti Kepala Sekolah SD maupun SMP, masih banyak yang pakai SK mantan Wali Kota Bandar Lampung sebelumnya, Edi Sutrisno,” jelasnya.

Orang Nomor Satu di Kota Tapis Berseri ini kembali menegaskan, bahwa ASN yang mendapatkan jabatan tinggi dan pegawai yang ditempati disebuah lembaga, dipilih berdasarkan kemampuan prestasinya dan kompetensi.

“Saya melantik ini sesuai kemampuan dan kompetensi pegawainya. Bahkan saya nilai sendiri sampai ke tingkat kelurahan. Jangan coba-coba lurah yang sudah dilantik nggak mau bebaur dengan warganya,” ucapnya.

Menurut Herman, jika jual beli jabatan diberlakukan di pemerintahan, hal itu dapat mempengaruhi kinerja dari ASN tersebut dan akan berdampak kepada masyarakat.

“Kalau diberikan jabatan, terus disuruh bayar, itu ngajarin nggak bener. Nah, kalau dia dilantik berdasarkan kemampuan dan kompetensi, dia dituntut harus melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Diketahui, saat melantik 68 pejabat eselon III dan IV, Herman HN, berpesan supaya bekerja dengan tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. “Kita ini pelayan rakyat, sekarang jamannya pemimpin turun langsung ke tengah masyarakat, dan melayani rakyat, jangan justru rakyat yang melayani pejabat, itu terbalik," ucap Herman saat sambutan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandar Lampung, Wakhidi, menambahkan, pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dan kebutuhan organisasi.

“Dari jumlah 68 itu, rinciannya 10 pejabat eselon III dan 58 pejabat eselon IV dan di dalamnya terdapat tujuh orang yang merupakan SK dari Mendagri Dirjen Disdukcapil, sebab memang jabatan Disdukcapil adalah SK pusat, bukan provinsi," ujarnya. (Sule)