Jakarta-Ketua KPK Agus Rahardjo, membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak hingga yang paling sedikit berdasarkan data tahun 2004 - 2019. Hal tersebut diungkapkan Agus dalam Publik Hearing atas Rencana Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah di Aula sekretariat DPRD Provinsi Sultra pada Kamis (7/11/2019) lalu. Urutan teratas diduduki oleh Provinsi Jawa Timur dengan total 85 kasus korupsi. Disusul oleh Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, masing-masing sebanyak 84 kasus dan 60 kasus korupsi. Sedangkan untuk urutan paling bawah dengan jumlah kasus korupsi amat sedikit, yaitu ditempati oleh Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 3 kasus. Hal ini, Agus mengatakan, didominasi oleh perkara tindak pidana suap sebanyak 65% (602 kasus), tindak pidana pengadaan barang dan jasa sebesar 21% (195 kasus), tindak pidana penyalahgunaan anggaran sebanyak 5% (47 kasus), tindak pidana pencucian uang 3% (31 kasus), dan terakhir perkara pungutan atau pemerasan sebanyak 3% (25 kasus).   Terkait kasus korupsi tersebut sudah banyak pejabat yang diamankan oleh KPK. Mereka terdiri dari  walikota, bupati, dan wakilnya yang keseluruhannya berjumlah 110 pejabat, 20 gubernur, serta 255 anggota DPR/DPRD yang terkena OTT karena kasus suap.(Dbs)   Berikut daftar 25 provinsi dengan masing-masing jumlah kasusnya:

1. Provinsi Jawa Timur: 85 kasus
2. Provinsi Jawa Barat: 84 kasus
3. Provinsi Sumatera Utara: 60 kasus,
4. Provinsi DKI Jakarta: 59 kasus
5. Provinsi Riau: 45 kasus
6. Provinsi Jawa Tengah: 43 kasus
7. Provinsi Lampung: 25 kasus
8. Provinsi Banten: 24 kasus
9. Provinsi Bengkulu: 22 kasus
10. Provinsi Papua: 22 kasus
11. Provinsi Sumatera Selatan: 18 kasus
12. Provinsi Kalimantan Timur: 17 kasus
13. Provinsi Nangro Aceh Darussalam: 14 kasus
14. Provinsi Jambi: 12 kasus
15. Provinsi Sulawesi Utara: 10 kasus
16. Provinsi Kalimantan Selatan: 10 kasus.
17. Provinsi Sulawesi Utara: 10 kasus
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat: 9 kasus,
19. Provinsi Sulawesi Tenggara: 8 kasus
20. Provinsi Maluku: 6 kasus
21. Provinsi Nusa Tenggara Timur: 5 kasus
22. Provinsi Bali: 5 kasus
23. Provinsi Sulawesi Selatan: 5 kasus
24. Provinsi Kalimantan Tengah: 4 kasus
25. Provinsi Sumatera Barat: 3 kasus.