Bagaimana Provinsi Lampung di Mata KPK di Hari Anti Korupsi Internasional 2019?
Ilustrasi Hari Anti Korupsi Internasional. Foto: Istimewa
Bandar Lampung - Sedikit bercerita tentang kondisi Provinsi Lampung. KPK sudah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada empat Kepala Daerah. Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Zainudin Hasan: Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa: Bupati Lampung Utara (Lampura) Agung Ilmu Mangkunegara dan Bupati Mesuji Khamami.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap Provinsi Lampung mampu lebih baik lagi. Ia melihat pemimpin di Provinsi Lampung harus mampu memiliki integritas yang tinggi sehingga semua dapat berjalan lebih baik.
"Harapan saya, seharusnya (Lampung) lebih berintegritas dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah lain di luar Pulau Jawa yang memiliki resources yang berbeda," jelas dia.
Bagi Saut dan KPK, selain kasus korupsi, persoalan lingkungan masih menjadi sorotan bagi lembaga yang dipimpinnya. Saut bisa jadi benar, skandal perizinan yang berujung pada rusaknya lingkungan kerap terjadi di Lampung. Misalnya, pengerukan pasir laut yang dilakukan PT Lautan Indah Persada di Kabupaten Lamsel. Juga pengerukan pasir di Lamtim yang dilakukan PT 555.
"Masalah perizinan investasi yang terkait lingkungan yang merusak dan masalah korupsi semestinya tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu delapan area intervensi atau rekomendasi KPK di korsupgah.kpk.go.id, sebaiknya dilanjutkan," harap Saut.
Ia mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Lampung untuk melihat kehadiran KPK dari segala sudut pandang dalam rangka pencegahan maupun penindakan.
"Kehadiran KPK dari sisi Pencegahan, Supervisi dari Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dan Koordinasi Supervisi Penindakan (Korsupdak) harus dilihat dari banyak sudut pandang. Sehingga implementasinya tidak hanya sekadar ibarat mesin mati yang distart oleh manusia baru jalan," tandas Saut.
Berita Lainnya
-
Pemprov Lampung Minta Pemda Tingkatkan Kewaspadaan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Minggu, 07 Desember 2025 -
Jelang Nataru, Pemerintah Terapkan Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang Mulai 19 Desember
Minggu, 07 Desember 2025 -
Perkuat Pemahaman Ekonomi Mikro, FEB Universitas Teknokrat Indonesia Gelar Kuliah Umum
Minggu, 07 Desember 2025 -
Candrawansah: Kepemimpinan Baru PDI-P Berpotensi Kembalikan Dominasi Politik di Lampung
Minggu, 07 Desember 2025









