Herman HN: UU Pilkada Masih Rawan Salah Tafsir

Wali kota Bandar Lampung Herman HN menyampaikan sambutan dalam kunjungan kerja spesifik persiapan dan kesiapan Pilkada 2020 di gedung Semergou, Pemkot Bandar Lampung, Senin (09/12/2019). Foto: Sule/Kupastuntas.co
Bandar Lampung - Pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung menerima kunjungan kerja tim komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rangka kunjungan kerja spesifik persiapan dan kesiapan pelaksana pilkada 2020, di gedung Semegou Pemkot Bandar Lampung ,Senin (09/12/2019).
Di depan perwakilan Komisi II DPR RI, Wali kota Bandar Lampung Herman HN menyampaikan harapannya terkait Undang-undang Pilkada yang saat ini sedang digarap oleh Komisi II DPR RI agar dibuat lebih jelas dan spesifik agar tidak bisa disalahgunakan.
Menurutnya, UU pilkada saat belum begitu jelas dan rawan disalahtafsirkan. "Seperti pembagian alat peraga kampanye (APK) kaos, kopi, payung yang harganya Rp25 ribu itu bisa disalahartikan. Oleh karena itu apa saja bisa dibagikan yang terpenting seharga 25 ribu," ungkapnya.
Berita Lainnya
-
KPK Endus Persekongkolan Tersangka Korupsi Lahan Jalan Tol Trans Sumatera
Minggu, 14 September 2025 -
Menag Berharap UIN Raden Intan Lampung Dapat Jadi Rumah Peradaban
Minggu, 14 September 2025 -
Pelari dari Berbagai Daerah Meriahkan Azana Run 2025 di Stadion Pahoman Bandar Lampung
Minggu, 14 September 2025 -
Dugaan Korupsi Dana PI Menyeret Arinal Djunaidi, Pengamat: Penyidik Jangan Jadi Pembuat Gaduh Tanpa Hasil
Minggu, 14 September 2025