Di Reses DPRD, Warga Keluhkan Kurangnya Sosialisasi Pelayanan BPJS Kesehatan

Anggota DPRD Bandar Lampung, Naldi Rinara saat melakukan Reses di kelurahan Pesawahan, Rabu (11/12/2019).Foto:Wanda
Bandar Lampung-Permasalahan penanganan banjir sampai kesejateraan sosial menjadi bahasan serius dalam agenda reses (penjaringan aspirasi masyarakat) yang dilakukan anggota DPRD Bandar Lampung.
Anggota DPRD Bandar Lampung Naldi Rinara S Rizal saat reses di Dapil I yakni Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Mendapati keluhan dari masyarakat tentang kurangnya sosialisasi mengenai iuran BPJS.
Menurut, Sayuti, warga Pesawahan mengatakan, pihak BPJS Kesehatan cabang sampai saat ini tak ada sosialisasi terkait kenaikan iuran BPJS."Pelayanan BPJS Kesehatan kalah sama leasing, soal sosialisasi. Leasing saja selalu ada sosialisasi via sms terkait jatuh tempo, maupun informasi lainnya," kata Sayuti.
"Mau naik berapa kali lipat pun saya bayar. Asal ada pemberitahuan. Tidak semena-mena," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Naldi Rinara berjanji akan menyelesaikan permasalan tersebut, dengan bekoordinasi oleh BPJS setempat. “Ya, keluhan bapak saya tampung, dan akan disampaikan ke BPJS, untuk mengadakan sosialisasi didaerah ini,”ucapnya.
Disisi lain, Reses DPRD Kota Bandar Lampung, Fandi Tjandra, di Kelurahan Perwata, Telukbetung Timur (TbT) Rabu (11/12/2019) mengatakan, masalah banjir di seputaran teluk betung sudah jadi pembahasan dalam APBD baik 2019 dan 2020 sehingga dimungkinkan untuk masalah banjir sudah diantisipasi, baik pendalaman bantaran sungai dan perbaikan drainse.
“Kita dengan Dinas PU sudah pernah bicara bahwa untuk titik banjir di sekitar teluk, utamanya drainase sudah banyak yang diperbaiki dan Dinas PU juga sudah melakukan pendalaman sungai,” ujar Fandi Tjandra, usai dialog dengan warga dalam reses di kediamannya di perumahan Perwata.(*)
Berita Lainnya
-
BRI Dukung Langkah Kejati Lampung Amankan Barang Bukti, Tegaskan Komitmen Zero Tolerance to Fraud
Kamis, 03 Juli 2025 -
Pengamat Soroti Anggaran Umrah dan Wisata Rohani 10,9 Miliar Pemprov Lampung: Minim Transparansi, Rawan Penyimpangan
Kamis, 03 Juli 2025 -
Biro Kesra Provinsi Lampung Kelola Anggaran Umrah dan Wisata Rohani 10,9 Miliar
Kamis, 03 Juli 2025 -
Lima BUMD Baru Sedot APBD 60 Miliar
Kamis, 03 Juli 2025
Bandar Lampung-Permasalahan penanganan banjir sampai kesejateraan sosial menjadi bahasan serius dalam agenda reses (penjaringan aspirasi masyarakat) yang dilakukan anggota DPRD Bandar Lampung.
Anggota DPRD Bandar Lampung Naldi Rinara S Rizal saat reses di Dapil I yakni Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Mendapati keluhan dari masyarakat tentang kurangnya sosialisasi mengenai iuran BPJS.
Menurut, Sayuti, warga Pesawahan mengatakan, pihak BPJS Kesehatan cabang sampai saat ini tak ada sosialisasi terkait kenaikan iuran BPJS."Pelayanan BPJS Kesehatan kalah sama leasing, soal sosialisasi. Leasing saja selalu ada sosialisasi via sms terkait jatuh tempo, maupun informasi lainnya," kata Sayuti.
"Mau naik berapa kali lipat pun saya bayar. Asal ada pemberitahuan. Tidak semena-mena," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Naldi Rinara berjanji akan menyelesaikan permasalan tersebut, dengan bekoordinasi oleh BPJS setempat. “Ya, keluhan bapak saya tampung, dan akan disampaikan ke BPJS, untuk mengadakan sosialisasi didaerah ini,”ucapnya.
Disisi lain, Reses DPRD Kota Bandar Lampung, Fandi Tjandra, di Kelurahan Perwata, Telukbetung Timur (TbT) Rabu (11/12/2019) mengatakan, masalah banjir di seputaran teluk betung sudah jadi pembahasan dalam APBD baik 2019 dan 2020 sehingga dimungkinkan untuk masalah banjir sudah diantisipasi, baik pendalaman bantaran sungai dan perbaikan drainse.
“Kita dengan Dinas PU sudah pernah bicara bahwa untuk titik banjir di sekitar teluk, utamanya drainase sudah banyak yang diperbaiki dan Dinas PU juga sudah melakukan pendalaman sungai,” ujar Fandi Tjandra, usai dialog dengan warga dalam reses di kediamannya di perumahan Perwata.(*)
- Penulis : Herwanda Pratama
- Editor :
Berita Lainnya
-
Kamis, 03 Juli 2025
BRI Dukung Langkah Kejati Lampung Amankan Barang Bukti, Tegaskan Komitmen Zero Tolerance to Fraud
-
Kamis, 03 Juli 2025
Pengamat Soroti Anggaran Umrah dan Wisata Rohani 10,9 Miliar Pemprov Lampung: Minim Transparansi, Rawan Penyimpangan
-
Kamis, 03 Juli 2025
Biro Kesra Provinsi Lampung Kelola Anggaran Umrah dan Wisata Rohani 10,9 Miliar
-
Kamis, 03 Juli 2025
Lima BUMD Baru Sedot APBD 60 Miliar