• Rabu, 30 September 2020

Agar BUMDes Tak Mati Suri, Pemerintah Harus Sinergikan Dengan BUMD

Minggu, 15 Desember 2019 - 21.25 WIB
13

Pengamat Ekonomi Universitas Bandar Lampung, Syahril Daud.Foto:Ist

Bandar Lampung-Sebagai upaya mengatasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Lampung yang tidak beroperasi alias mati suri, Pemerintah Daerah bisa mensinergikan BUMDes dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Pengamat Ekonomi Universitas Bandar Lampung, Syahril Daud mengatakan, BUMD di Provinsi Lampung dapat bekerja sama dengan BUMDes yang ada di kabupaten se-Lampung.

 

"Kalau dari segi unit usaha ini bersinergi, ini akan dahsyat sekali pergerakan ekonomi kerakyatan. Menjadi sokoguru perekonomian bagi daerah," ujar Daud.

 

Menurut dia, saat ini setiap badan usaha milik pemerintah baik dari level provinsi hingga di tingkat desa berjalan dengan sendirinya, sehingga belum mampu menghasilkan pergerakan ekonomi yang baik.

 

"Sekarang ini kan masing-masing saling jalan sendiri, BUMD jalan sendiri, BUMDes jalan sendiri. Bahkan mencari unit usaha sendiri kan repot, di dalam bisnis persaingannya tidak sehat nanti," katanya.

 

Dalam mengelola BUMDes, kata dia, perlu dilihat kesiapan sumber daya manusianya. Begitu pun dengan unit usaha yang dimiliki BUMD sebaiknya seperti apa. Sebab hingga kini pengelolaannya mengalami keterbatasan.

 

"Pemerintah fokus terhadap pembangunan masyarakat, infrastruktur banyak harus dibenahi, SDM (sumber daya manusia), sosial ekonomi, itu harus banyak dipikirkan untuk pembangunan," ucapnya.

 

Diberitakan sebelumnya, dari 1.988 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah dibentuk di 13 kabupaten di Provinsi Lampung, ternyata hanya 4 BUMDes yang sejauh ini sudah dikategorikan maju. Sementara sisanya sebanyak 1.984 masih mati suri.

Empat BUMDes yang sudah beroperasi itu berada di empat kabupaten yakni Lampung Utara, Tanggamus, Way Kanan, dan Pesawaran.(*)

Bandar Lampung-Sebagai upaya mengatasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Lampung yang tidak beroperasi alias mati suri, Pemerintah Daerah bisa mensinergikan BUMDes dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Pengamat Ekonomi Universitas Bandar Lampung, Syahril Daud mengatakan, BUMD di Provinsi Lampung dapat bekerja sama dengan BUMDes yang ada di kabupaten se-Lampung.

 

"Kalau dari segi unit usaha ini bersinergi, ini akan dahsyat sekali pergerakan ekonomi kerakyatan. Menjadi sokoguru perekonomian bagi daerah," ujar Daud.

 

Menurut dia, saat ini setiap badan usaha milik pemerintah baik dari level provinsi hingga di tingkat desa berjalan dengan sendirinya, sehingga belum mampu menghasilkan pergerakan ekonomi yang baik.

 

"Sekarang ini kan masing-masing saling jalan sendiri, BUMD jalan sendiri, BUMDes jalan sendiri. Bahkan mencari unit usaha sendiri kan repot, di dalam bisnis persaingannya tidak sehat nanti," katanya.

 

Dalam mengelola BUMDes, kata dia, perlu dilihat kesiapan sumber daya manusianya. Begitu pun dengan unit usaha yang dimiliki BUMD sebaiknya seperti apa. Sebab hingga kini pengelolaannya mengalami keterbatasan.

 

"Pemerintah fokus terhadap pembangunan masyarakat, infrastruktur banyak harus dibenahi, SDM (sumber daya manusia), sosial ekonomi, itu harus banyak dipikirkan untuk pembangunan," ucapnya.

 

Diberitakan sebelumnya, dari 1.988 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah dibentuk di 13 kabupaten di Provinsi Lampung, ternyata hanya 4 BUMDes yang sejauh ini sudah dikategorikan maju. Sementara sisanya sebanyak 1.984 masih mati suri.

Empat BUMDes yang sudah beroperasi itu berada di empat kabupaten yakni Lampung Utara, Tanggamus, Way Kanan, dan Pesawaran.(*)

Berita Lainnya

-->