• Senin, 19 Januari 2026

Program Bumdes di Lampung Timur Dinilai Tidak Transparan

Rabu, 18 Desember 2019 - 18.06 WIB
438

Ilustrasi

Lampung Timur - Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dianggarkan dari Dana Desa (DD) rawan manipulasi dan terkesan tidak transparan kepada publik. Salah satu terjadi di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai.

Saat di konfirmasi Sekertaris Desa Sukorahayu, Yulianto terkait Bumdes didesanya,  hanya memberi keterangan dana Bumdes untuk usaha nelayan namun Yulianto enggan memberikan keterangan lebih jauh soal usaha nelayan tersebut, semisal dalam bentuk pinjaman modal atau yang lainya.

"Ya pokoknya untuk usaha nelayan.”kata Sekertaris Desa Labuhan Maringgai, Sukorahayu, Rabu (18/12/2019).

Selain itu, Yulianto mengatakan untuk lebih jelas persoalan penanganan program DD yaitu kepala desa, sebab dirinya sebagai Sekdes hanya mengelola administrasi bukan perencanaan proyek.

"Coba tanya pak kades soa program Bumdes,”jelasnya.

Ironisnya, Kepala Desa Sukorahayu Khasbullah susah untuk dikonfirmasi baik di kantor desa atau melalui ponsel, sehingga terkesan tidak ada keterbukaan publik terkait program pemerintah.

Sementara itu, salah seorang nelayan Desa Sukorahayu yang enggan di sebutkan identitasnya, mengaku tidak pernah mengetahui program Bundes apalagi merasakan bantuan atau pemberdayaan modal dari Bumdes,"Bumdes itu apa, tidak pernah ada juga bantuan modal dari desa yang Bumdes,”ujar sumber Kupastuntas.co.(*)

Editor :

Berita Pilihan

Berita Lainnya

Lampung Timur - Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dianggarkan dari Dana Desa (DD) rawan manipulasi dan terkesan tidak transparan kepada publik. Salah satu terjadi di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai.

Saat di konfirmasi Sekertaris Desa Sukorahayu, Yulianto terkait Bumdes didesanya,  hanya memberi keterangan dana Bumdes untuk usaha nelayan namun Yulianto enggan memberikan keterangan lebih jauh soal usaha nelayan tersebut, semisal dalam bentuk pinjaman modal atau yang lainya.

"Ya pokoknya untuk usaha nelayan.”kata Sekertaris Desa Labuhan Maringgai, Sukorahayu, Rabu (18/12/2019).

Selain itu, Yulianto mengatakan untuk lebih jelas persoalan penanganan program DD yaitu kepala desa, sebab dirinya sebagai Sekdes hanya mengelola administrasi bukan perencanaan proyek.

"Coba tanya pak kades soa program Bumdes,”jelasnya.

Ironisnya, Kepala Desa Sukorahayu Khasbullah susah untuk dikonfirmasi baik di kantor desa atau melalui ponsel, sehingga terkesan tidak ada keterbukaan publik terkait program pemerintah.

Sementara itu, salah seorang nelayan Desa Sukorahayu yang enggan di sebutkan identitasnya, mengaku tidak pernah mengetahui program Bundes apalagi merasakan bantuan atau pemberdayaan modal dari Bumdes,"Bumdes itu apa, tidak pernah ada juga bantuan modal dari desa yang Bumdes,”ujar sumber Kupastuntas.co.(*)

Berita Lainnya

-->