Lampung Barat-Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai wadah untuk berkoordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan yang berfungsi menyelenggarakan dan menfasilitasi kegiatan penyuluhan sudah seharusnya memiliki kantor di setiap kecamatan.

Akan tetapi di kabupaten Lampung Barat hingga saat ini dari 15 kecamatan yang ada, baru terdapat 8 kantor BPP, artinya masih ada 7 kecamatan yang belum memiliki kantor. Kendati demikian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) setempat, Yedi Ruhyadi memastiakan tahun anggaran 2020 ini bakal dibangun 3 kantor BPP.

 "Tahun ini bakal dibangun tiga kantor BPP di kecamatan Suoh, Air Hitam, dan Sekincau. Sumber dana nya dari DAK penugasan bidang pertanian dengan pagu Rp700juta lebih per unit. Untuk bentuk bangunan masih sama dengan yang sudah terbangun di 8 kecamatan," kata Yedi.

Dengan akan dibangunnya kantor BPP di tiga kecamatan tersebut jelas Yedi, tinggal empat kecamatan lagi yang tersisa yakni kecamatan Batu Brak, Belalau, Lumbok seminung, dan Batu ketulis. Tapi aku Yedi, pihaknya sudah mengajukan untuk dibangun di tahun anggaran 2021 mendatang dengan Pemerintah Pusat.

 "Jadi untuk empat kecamatan yang belum sudah kita ajukan dari sekarang, dan dengan disediakannya kantor, petugas penyuluh pertanian diminta harus lebih aktif karena penyuluh juga merupakan pelayan daripada masyarakat petani, sehingga mereka bisa mengakomodir kesulitan-kesulitan para petani," jelas Yedi.

"Fungsi kantor penyuluh pertanian ini selain sebagai ruang pertanian ada juga ruang perspustakaan, ruang kepala BPP, ruang pungsional dan lain-lain layak nya kantor -kantor yang ada. Jadi bagi petani bila ada yang perlu di diskusikan bisa datang ke kantor penyuluh di masing-masing kecamatan," tambahnya. (*)