Bandar Lampung - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung, PT Lampung Jasa Utama (LJU) terkesan belum maksimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Lampung.

Padahal, Pemprov Lampung sudah menyuntik modal kepada PT LJU sampai tahun 2018 sebesar Rp30 miliar. Sementara PT LJU baru mampu menghasilkan dividen untuk menyumbang PAD sebesar Rp477.639.396 di tahun 2018.

Direktur Utama PT LJU, Andi Jauhari Yusuf menjelaskan, untuk akumulasi laba yang dibukukan pada periode 2016-2018 (tiga tahun) sebesar Rp573 juta.

Andi mengatakan, alasan belum maksimal dalam menyumbang PAD dikarenakan perencanaan yang kurang presisi. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA), lanjut dia, belum diterjemahkan dan diturunkan dalam bentuk formulasi langkah-langkah dan pentahapan termasuk program dan kegiatan.

“Kita juga mengalami keterbatasan modal untuk merealisasikan berbagai perencanaan usaha dan pola sinergitas pembinaan terhadap BUMD, terkait dengan penerapan regulasi-regulasi baru yang akan diturunkan dalam bentuk rencana bisnis,” ujar Andi kepada Kupas Tuntas, Rabu (29/1).

Dikatakannya, pada rencana bisnis kedepan, penekanan target PAD menjadi prioritas melalui penerapan tata kelola pada setiap lini bisnis dan pencapaian indikator kinerja pada setiap individu.

“Belum ada ketentuan (target PAD), tetap mengacu pada setiap pencapaian RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atas laba tahunan. Ke depan BUMD wajib memasukan dalam rencana strategis dan rencana bisnis 2020-2024,” ungkapnya.

Menanggapi capaian kinerja PT LJU ini, anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing mengatakan, hal yang aneh jika suatu BUMD tidak memiliki target PAD yang harus dicapai.

“Iya lah (aneh). Yang jelas ya dia harus punya target berapa, kalau tidak ada target bagaimana penilaian kinerjanya,” ujar Noverisman.

Ia juga menyesalkan minimnya capaian laba yang dihasilkan PT LJU, jika dibandingkan dengan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemprov Lampung.

“Kita juga akan evaluasi keberadaan PT LJU. Kenapa sih PT LJU ini, penyertaan modal sampai Rp 30 miliar tetapi kok baru bisa masuk (PAD) cuma Rp400 juta-an (tahun 2018),” tandasnya.

Ia mengakui, hingga kini masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung terhadap kinerja para BUMD di Lampung.

”Nanti kita lihat apakah BUMD itu bagus, jangan sampai kinerjanya begitu-begitu saja tiap tahunnya, tidak ada peningkatan,” pungkasnya. (*)