Bandar Lampung - Bukan rahasia lagi kalau banjir di Bandar Lampung kian hari kian parah. Hujan dalam waktu singkat saja bisa menggenangi berbagai jalan dan pemukiman warga. Penggerusan bukit, pengelolaan sampah yang buruk, dan tata ruang kota yang tidak sesuai peruntukan menjadi faktor penyebab.

Firmansyah mengatakan, sangat penting mengatur tata ruang kota dan melaksanakannya sesuai peruntukkan awal. Misalnya wilayah yang sudah disiapkan sebagai kawasan pendidikan atau kawasan hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

“Sekarang kita bisa melihat secara jujur dan kasat mata, apakah kita sudah melaksanakan tata ruang secara konsekuen?. Contohnya kawasan hijau yang harusnya dilestarikan, coba kita lihat sekarang ini berapa banyak gunung yang sudah habis (dikeruk)?” tegasnya dalam talkshow Kupas TV Lampung yang dipandu langsung oleh Dirut Kupas Tuntas Donald Harris Sihotang, Rabu (30/1/2020).

“Kalau saya nanti diberikan amanah sebagai kepala daerah, maka tata ruang ini yang harus jadi fokus kita. Kalau ada pelanggaran, harus ambil sikap dan tindakan,” sambung dia.

Rusaknya tata ruang, kata dia, jelas menjadi salah satu penyebab banjir. Saat ini sangat banyak warga yang pemukimannya melanggar daerah aliran sungai. Kemudian banyak drainase yang tidak berfungsi dengan baik karena pembangunan dan pendangkanan.

“Tapi banjir tidak hanya masalah dranase saja, tetapi pola hidup masyarakat. Banyak masyarakat masih buang sampah sembarangan. Bahkan ada yang takut kebanjiran malah menutup saluran air, sehingga yang banjir hanya di sebelah sana. Tapi itu justru memunculkan ego,tidak akan menyelesaikan masalah,” jelas Ketua APTISI Provinsi Lampung ini.

Maka perlu mengembalikan fungsi tata ruang dan menyiapkan daerah resapan air. Melakukan normalisasi, naturalisasi, dan membangun gorong-gorong agar cepat mengalirkan air. Tapi itu semua butuh perencanaan yang matang dan dilakukan secara komprehensif.

“Di awal kita lihat dulu sumber masalahnya lalu kita rencanakan semua. Tapi untuk menjalankannya perlu penyelesaian secara komprehensif. Terlebih dalam mengedukasi masyarakat agar hidup yang tertib dan tak lagi membuang sampah sembarangan,” kata Firman.

Bahkan, kalau masyarakat mau memisahkan sampah organik dan anorganik bisa menghasilkan uang. Karena saat ini sudah ada teknologi daur ulang sampah, jadi bisa sumber pendapatan tambahan.

“Tinggal bagaimana pemerintah mengelola. Maka pemerintah harus melihat peluang-peluang yang ada. Tidak hanya orientasinya proyek saja,” tukasnya.

Dengan konsep berjamaah, Firmansyah mengatakan akan melibatkan berbagai kalangan. Seperti akademisi, organisasi pemerhati lingkungan seperti Walhi, dan para tokoh dalam mencari solusi.

Namun penyelesaian banjir ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu setahun. Tetapi harus dibuat program yang bisa dikerjakan dalam beberapa tahun (multi year). Sehingga saat pemerintahan berganti, program ini tetap bisa berjalan.

“Kita mulai dari hilir di laut, naik sampai ke atas yaitu hulu. Supaya perlahan masalah selesai dari ujung ke ujung. Setelah ketemu solusi maka secara konsisten harus dijalankan solusi tersebut,” tandasnya. (*)