Upaya Turunkan Angka Kemiskinan, Pemprov Lampung Lakukan Sinkronisasi Data Kependudukan
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Fredy SM saat memberi sambutan. Foto: Ria
Bandar Lampung-Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial melakukan sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan tahun 2020.
Kegiatan itu dilakukan agar kebijakan (policy) untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dapat akurat dan tepat sasaran.
"Kedepan, kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan, sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program serta tepat sasaran," kata Kepala Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM usai pertermuan di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan up to date sangat penting, karena data merupakan dasar dari perencanaan pembangunan yang terukur, logis dan rasional.
"Maka dari itu kabupaten dan kota harus saling Kordinasi yang baik dengan Provinsi," imbuhnya.
Fredy berharap, semua data kependudukan masyarakat Lampung dapat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (*)
Berita Lainnya
-
RS Urip Sumoharjo Resmikan Kamar Rawat Inap Pesona Alam 4
Jumat, 19 Desember 2025 -
RS Urip Sumoharjo Raih Penghargaan atas Komitmen Jaminan Kesehatan
Jumat, 19 Desember 2025 -
LBH DLN Ajak Publik Membaca Ulang Relasi Hukum, Kekuasaan dan Keadilan
Jumat, 19 Desember 2025 -
Disnaker Lampung Mulai Bahas UMP 2026, Kenaikan Diproyeksikan 3,78 Hingga 5,87 Persen
Jumat, 19 Desember 2025
Kegiatan itu dilakukan agar kebijakan (policy) untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dapat akurat dan tepat sasaran.
"Kedepan, kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan, sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program serta tepat sasaran," kata Kepala Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM usai pertermuan di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan up to date sangat penting, karena data merupakan dasar dari perencanaan pembangunan yang terukur, logis dan rasional.
"Maka dari itu kabupaten dan kota harus saling Kordinasi yang baik dengan Provinsi," imbuhnya.
Fredy berharap, semua data kependudukan masyarakat Lampung dapat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (*)
- Penulis : Siti Khoiriah
- Editor :
Berita Lainnya
-
Jumat, 19 Desember 2025RS Urip Sumoharjo Resmikan Kamar Rawat Inap Pesona Alam 4
-
Jumat, 19 Desember 2025RS Urip Sumoharjo Raih Penghargaan atas Komitmen Jaminan Kesehatan
-
Jumat, 19 Desember 2025LBH DLN Ajak Publik Membaca Ulang Relasi Hukum, Kekuasaan dan Keadilan
-
Jumat, 19 Desember 2025Disnaker Lampung Mulai Bahas UMP 2026, Kenaikan Diproyeksikan 3,78 Hingga 5,87 Persen









