Upaya Turunkan Angka Kemiskinan, Pemprov Lampung Lakukan Sinkronisasi Data Kependudukan
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Fredy SM saat memberi sambutan. Foto: Ria
Bandar Lampung-Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial melakukan sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan tahun 2020.
Kegiatan itu dilakukan agar kebijakan (policy) untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dapat akurat dan tepat sasaran.
"Kedepan, kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan, sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program serta tepat sasaran," kata Kepala Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM usai pertermuan di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan up to date sangat penting, karena data merupakan dasar dari perencanaan pembangunan yang terukur, logis dan rasional.
"Maka dari itu kabupaten dan kota harus saling Kordinasi yang baik dengan Provinsi," imbuhnya.
Fredy berharap, semua data kependudukan masyarakat Lampung dapat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (*)
Berita Lainnya
-
BKN Sebut 5,2 Juta ASN Tidak Punya Rumah
Kamis, 28 Mei 2026 -
Negara Rugi Rp 857 Miliar Akibat 7 Tambang Ilegal
Kamis, 28 Mei 2026 -
Hadapi Ancaman El Nino, Lampung Bangun 1.200 Irigasi Perpompaan Jaga Ketahanan Pangan
Kamis, 28 Mei 2026 -
Kemendikdasmen Umumkan Hasil TKA SD-SMP, Segini Rerata Nilai di Lampung
Kamis, 28 Mei 2026
Kegiatan itu dilakukan agar kebijakan (policy) untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dapat akurat dan tepat sasaran.
"Kedepan, kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan, sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program serta tepat sasaran," kata Kepala Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM usai pertermuan di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan up to date sangat penting, karena data merupakan dasar dari perencanaan pembangunan yang terukur, logis dan rasional.
"Maka dari itu kabupaten dan kota harus saling Kordinasi yang baik dengan Provinsi," imbuhnya.
Fredy berharap, semua data kependudukan masyarakat Lampung dapat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (*)
- Penulis : Siti Khoiriah
- Editor :
Berita Lainnya
-
Kamis, 28 Mei 2026BKN Sebut 5,2 Juta ASN Tidak Punya Rumah
-
Kamis, 28 Mei 2026Negara Rugi Rp 857 Miliar Akibat 7 Tambang Ilegal
-
Kamis, 28 Mei 2026Hadapi Ancaman El Nino, Lampung Bangun 1.200 Irigasi Perpompaan Jaga Ketahanan Pangan
-
Kamis, 28 Mei 2026Kemendikdasmen Umumkan Hasil TKA SD-SMP, Segini Rerata Nilai di Lampung








