Bandar Lampung-Terkait Dana Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pada pengawas dalam hal ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak hanya untuk menemukan kesalahan, namun lebih kepada pendampingan.

Inspektur Jenderal (Itjen) Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, dana desa ini tidak lain dimaksudkan yang utama adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

"Maka dana desa ini harus dilakukan monitoring konfrensif, jadi tidak hanya inspektorat. Tetapi juga camat akan kita  berdayakan, terutama pendampingan kepada aparat desa yang akan melaksanakannya," ungkapnya, dalam rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020, di GSG Unila, Selasa (18/2/2020).

"Dari mekanisme pembagian nanti, yang kami harapkan forkopimda agar memperhatikan pelaksanaan ini. Karena seluruh pasang mata masyarakat akan mengawasi kita," bebernya.

Menurutnya, perkembangan informasi ini akan memudahkan masyarakat, sehingga dana ini tidak ada yang ditutupi.

"Pembinaan dan pengawasan dana desa adalah tanggung jawab presiden yang di wakili oleh kemendagri, maka gubernur melakukan pengawasan umum dan teknis," tuturnya.

Sementara, tugas bupati dan wali kota, untuk memastikan, kemudian menetapkan dan juga harus mendampingi dana desa ini, supaya tidak menyimpang dari yang ada.

"Dana desa ini jangan sesuai keinginan, namun untuk apa yang dibutuhkan pada desa tersebut. Jangan sampai kepala desa memanipulasi data," kata dia.

Menurutnya, tidak ada dana desa yang mengalami kebocoran, namun dalam sisi administrasi ada.

"Dana desa kebocoran sih tidak, akan tetapi dari sisi kepengawasan dari laporan inspektorat-inspektorat, lebih banyak kesalahan administrasi.

Ia menekankan kembali, kenapa tidak ada kebocoran? Karena menuritnya pengawasan yang paling bagus itu sebetulnya oleh masyarakat.

Maka kata dia, sistem yang digunakan partisipatif, yaitu melibatkan semua masyarakat."Jadi semua mata masyarakat itu menyoroti, mulai dari perencanaan, dan pengawasannnya juga seperti itu," terangnnya.(*)