Walikota Bandar Lampung Herman HN: Perbankan Ikuti Instruksi Pemerintah Pusat
Walikota Bandar Lampung, Herman HN, saat dimintai keterangan, Jumat (27/03/2020). Foto: Kupastuntas.co
Bandar Lampung - Walikota Bandar Lampung, Herman HN meminta seluruh perbankan dan perusahaan pembiyaan agar dapat mematuhi instruksi dari pemerintah pusat. Untuk melakukan penundaan cicilan kredit bagi UMKM dan ojek online maupun konvensional ditengah wabah Virus Corona yang saat ini terjadi.
"Ya untuk mempermudah. Termasuk kredit-kredit motor (ojek), UMKM dan lainnya, untuk memberikan keringanan satu tahun ini. Tapi kalau kredit pegawai enggak," kata Heman HN, Jumat (27/03/2020).
Untuk perbankan swasta maupun nasional ia meminta harus pro aktif menjalankan instruksi presiden. Tapi bank-bank daerah, ia mengatakan pihaknya akan langsung perintahkan, supaya memberikan keringanan atau penundaan pembayaran kredit.
"Aturannya sudah ada. Jangan sampai diabaikan. Untuk bank dibawah naungan Pemkot Bandar Lampung nanti saya tegur langsung," tuturnya.
Dan untuk para perbankan yang saat ini masih menagih para nasabahnya, Herman HN mengatakan itu bukan kewenangan pemkot. "Ya itu tindak lanjut dari pada OJK yang menghimbau, bukan wali kota," terangnya.
Terpisah, Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Lampung Aprianus John Risnad, mengatakan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical, ini merupakan dasar bank melakukan kebijakan relaksasi.
"Apabila ditemukan adanya pelaksanaan restrukturisasi kredit yang tidak sesuai dengan POJK dan ketentuan internal Bank, maka dapat dikenakan sanksi," ujarnya. (*)
Berita Lainnya
-
Perbaikan Jalan 2026 Dimulai, Gubernur Lampung Tekankan Kualitas dan Pengawasan Ketat
Jumat, 03 April 2026 -
Polresta Bandar Lampung Terjunkan 302 Personel Amankan Perayaan Paskah 2026
Jumat, 03 April 2026 -
Universitas Teknokrat Indonesia Cetak Lulusan Unggul, Angga Leo Setyawan Sukses Jadi PNS Guru di Mesuji
Kamis, 02 April 2026 -
DPRD Lampung Hadiri Entry Meeting BPK RI, Giri Akbar Tekankan Akuntabilitas Keuangan Daerah
Kamis, 02 April 2026








