Lampung Utara - Upaya Pemerintah Daerah Lampung Utara dalam penanganan wabah Covid-19, menyiapkan anggaran sebesar Rp32,2 miliar.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung Utara, Sofyan mengatakan, anggaran sebesar Rp32,3 miliar itu sifatnya sementara untuk alokasi percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Lampung Utara.

Semula dianggarkan Rp8,8 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID), tetapi karena antisipasi penanganan wabah Covid-19 ini yang dilihat trendnya cenderung meningkat, dengan semakin bertambah masyarakat yang mudik atau pulang dari perantauan ke Lampung Utara, maka sudah dihitung kebutuhan dana sekitar Rp32,2 miliar harus standby.

"Dana itu dari biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, makan minum, dan kegiatan yg belum prioritas," kata Sofyan, Jumat (10/4/2020).

Lebih lanjut Pj Sekda Lampung Utara mengatakan, disamping itu dari DAK non fisik dan fisik, termasuk juga dari APBDes sebesar Rp13,92 miliar.

Anggaran tersebut ditujukan untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat, penanganan dampak ekonomi termasuk penyiapan jaring pengaman sosial serta membantu UMKM yang terdampak agar bisa tetap berproduksi," jelasnya.

Lanjutnya, sesuai perintah Gubernur dan Menteri, anggaran apa saja harus standby untuk penanganan Covid-19. Anggaran itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tim medis di penanganan wabah Covid-19.

Diantaranya untuk pembangunan ruang isolasi, ruang tenaga medis atau para medis dan ruang logistik termasuk akses dari IGD menuju ruang isolasi, dan tempat karantina beserta biaya para korban dan lain-lain.

Sofyan juga menjelaskan, yang sudah jelas mendesak anggaran tersebut diperuntukan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).

"Kita sudah beli langsung 120 APD lengkap, dan kita lagi pesan kembali 400 APD dengan Provinsi Lampung. Waktu itu, kita sudah dapet dari Provinsi, 78 APD," ujarnya 

Mengenai berapa besaran anggaran yang seharusnya dipersipakan atau diperlukan dalam penanganan Covid 19, Sofyan menjelaskan, pihaknya tidak bisa memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan. 

"Artinya kebutuhan anggaran melihat perkembangan yang terjadi di lapangan. Nanti, kita update terus kebutuhan anggaran Covid-19," pungkasnya. (*)